Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 23
Judul Butuh Rp110 T untuk Pengusaha Banting Setir dari Jurang PHK
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210715063725-532-
667866/butuh-rp110-t-untuk-pengusaha-banting-setir-dari-jurang-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-15 06:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap skenario perpanjangan PPKM Darurat. Pembatasan
sosial direncanakan berlangsung hingga 6 minggu. Tujuannya, untuk menekan laju kenaikan
kasus covid-19 di dalam negeri.
BUTUH RP110 T UNTUK PENGUSAHA BANTING SETIR DARI JURANG PHK
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap skenario perpanjangan PPKM Darurat. Pembatasan
sosial direncanakan berlangsung hingga 6 minggu. Tujuannya, untuk menekan laju kenaikan
kasus covid-19 di dalam negeri.
"PPKM darurat selama empat sampai enam pekan dijalankan untuk menahan penyebaran kasus.
Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," ungkapnya, saat rapat bersama Badan
Anggaran DPR RI, Senin (12/7) lalu.
Skenario ini langsung direspons oleh pengusaha. Mereka mengaku keberatan jika PPKM Darurat
yang semula hanya 17 hari diperpanjang hingga enam minggu.
Kekhawatiran pengusaha, kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani, arus kas perusahaan berpotensi minus.
Potensi perusahaan yang bangkrut semakin banyak di tengah tekanan pandemi covid-19. "Lama-
lama tidak ada uang, maka akan bangkrut. Tidak tahan. Tidak kuat," lirihnya.
Senda, Wakil Ketua Umum Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Emil Arifin menyebut
perpanjangan PPKM Darurat akan membuat keuangan pengusaha restoran semakin berat.
Pasalnya, layanan bawa pulang (take away) rata-rata hanya berkontribusi terhadap total
pendapatan sekitar 10 persen-20 persen.
Kalau pun PPKM Darurat menjadi jalan satu-satunya, ia minta empat syarat kepada pemerintah.
Yakni, bantuan bayar uang sewa, bantuan biaya listrik dan air, stimulus pajak bumi dan
bangunan (PBB), dan subsidi gaji karyawan. "Kalau itu diberikan, go ahead (silakan). Satu tahun
'dijabanin'," ucap Emil.
22
