Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 28

Judul               Pekerja Berkantor di Depok Harus Mengantongi KIPOP
                Nama Media          Pos Kota
                Newstrend           Kartu Identitas Sektor Prioritas (KIPOP)
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            BI
                Tanggal             2021-07-15 05:43:00
                Ukuran              166x181mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 33.200.000

                News Value          Rp 166.000.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Selama berlangsungnya PPKM Darurat, pekerja dari luar yang berkantor di wilayah Kota Depok
              harus memiliki Kartu Identitas Sektor Prioritas (KIPOP).



              PEKERJA BERKANTOR DI DEPOK HARUS MENGANTONGI KIPOP

              Selama berlangsungnya PPKM Darurat, pekerja dari luar yang berkantor di wilayah Kota Depok
              harus memiliki Kartu Identitas Sektor Prioritas (KIPOP).

              ''KIPOP  sejenis  Surat  Tanda  Registrasi  Pekerja  (STRP)  berlaku  di  Jakarta,  sebagai  dokumen
              perjalanan di masa PPKM Darurat," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok,
              Dadang Wihana, kepada wartawan, Rabu (14/7) siang.

              Kalau  di  DKI  Jakarta,  karyawan  luar  yang  ingin  masuk  harus  ada  STRP.  "Di  Depok  akan
              diterapkan KIPOP. Pekerja esensial dan kritikal yang lewat penyekatan harus menunjukkan ke
              petugas," jelasnya.

              Kepala Disnaker Kota Depok, Manto Djorgi, mengatakan bagi pekerja atau karyawan mau reg-
              isters KIPOP ada syarat dan ketentuan.
              Surat Permohonan

              Menurutnya, pemohon KIPOP harus menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada
              Kepala  Disnaker  Kota  Depok,  disertai  fotokopi  surat  keterangan  atau  izin  operasional  dan
              mobilitas (IOMKI) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.

              "Pemohon juga perlu melampirkan keterangan ya mencantumkan nama pegawai, nomor induk
              pegawai, nama perusahaan, serta alamat perusahaan," ungkapnya.

              Data  pegawai  dibuat  dalam  format  word  berisi  biodata  karyawan  dan  disertai  lampiran  foto
              pegawai.

              "Nantinya  Disnaker  akan  mencetak  kartunya.  Card  casenya  bisa  disiapkan  masing-masing
              pemohon. KIPOP yang sudah dicetak harap di-laminating atau memakai card case," tandasnya.

                                                           27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33