Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara sepakat
dengan Emil. Stimulus dari pemerintah sangat dibutuhkan pengusaha untuk bertahan di tengah
krisis pandemi.

Hal ini khususnya subsidi gaji karyawan. Ia mengusulkan pemerintah memberikan subsidi gaji
sebesar Rp5 juta selama tiga bulan, yakni Juli-Agustus 2021.

"Jika asumsinya ada 19 juta pekerja yang terdampak covid-19, maka besaran subsidi gaji
mencapai Rp95 triliun," terang Bhima.

Angka belasan juta pekerja ini mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga
tersebut mencatat 19,1 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi covid-19 pada Februari
2021.

Sarannya, pemerintah memprioritaskan sektor transportasi, perhotelan, restoran, termasuk ritel.
Selain itu, buruh konstruksi dan pekerja lepas di sektor informal juga perlu mendapat jatah
subsidi gaji pemerintah. "Ini yang sensitif terhadap penurunan mobilitas," imbuh Bhima.

Dengan subsidi gaji, perusahaan dapat memotong gaji karyawan sesuai dengan bantuan yang
diberikan pemerintah. Nantinya, selisih dari potongan itu lah yang ditutup oleh pemerintah.

Walhasil, gaji yang didapat karyawan tetap sama seperti sebelum ada pemotongan dari
perusahaan. Stimulus ini dibutuhkan perusahaan untuk melakukan efisiensi dan bertahan di
masa pandemi.
Masalahnya, pendapatan perusahaan terjun bebas selama pandemi covid-19. Sementara, biaya
operasional sulit ditekan, terlebih lagi untuk membayar gaji karyawan.

Belum lagi utang jatuh tempo yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam kondisi seperti ini,
perusahaan harus mengurangi beban biaya, mulai dari memangkas gaji karyawan hingga ongkos
produksi.

Untuk memangkas gaji karyawan, perusahaan bisa melakukan PHK terhadap pekerja.
Masalahnya, jika jumlah karyawan yang terkena PHK semakin banyak, berarti angka
pengangguran otomatis meningkat.

Imbasnya, jumlah orang miskin juga akan bertambah. Kesenjangan orang kaya dan orang miskin
pun semakin lebar. Situasi itu tentu akan mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional
karena konsumsi masyarakat tertekan.

Oleh karena itu, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menahan potensi PHK massal di
tengah pandemi covid-19. "Subsidi gaji dapat menjaga arus kas perusahaan. Jadi, jangan sampai
ada PHK sepihak," jelas Bhima.

Selain itu, ia memandang pemerintah juga harus memberikan bantuan sewa kepada pelaku
usaha. Bantuan khususnya wajib diberikan kepada penyewa (tenant) di pusat perbelanjaan.
"Ini prioritas untuk tenant di pusat perbelanjaan dan pelaku usaha yang menyewa ruko atau
kantor khusus yang masuk kategori UMKM," jelasnya.

Pemerintah bisa menyasar pengusaha yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Mereka
biasanya tidak punya modal cukup banyak untuk bertahan enam minggu ketika pendapatan
tergerus terus menerus.

Namun, ia belum dapat memproyeksi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membantu
pengusaha membayar sewa. Pasalnya, harus ada diskusi dulu di Asosiasi Pengelola Pusat Belanja

23