Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 293

SERIKAT BURUH KHAWATIR TERJADI LEDAKAN PHK JIKA PPKM DARURAT
              DIPERPANJANG

              JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkhawatirkan
              terjadinya ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
              Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang selama 4-6 minggu.

              "Karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK
              terhadap buruh," kata Said Iqbal dalam siaran pers, Rabu (14/7/2021).

              "Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah
              banyak  perusahaan  yang  mengajak  serikat  pekerja  berunding  untuk  membicarakan  program
              pengurangan karyawan," sambung dia, Said mengungkapkan, saat ini sudah ada pekerja yang
              dirumahkan. ia juga mengatakan upah pekerja tersebut terancam dipotong.

              KSPI  meminta  agar  pemerintah  bersikap  tegas  kepada  pengusaha  yang  melakukan  PHK  di
              tengah pandemi dan memotong upah buruh.

              Di  sisi  lain,  KSPI  menilai  rencana  adanya  vaksin  berbayar  akan  memunculkan  peluang
              komersialisasi, dan dikhawatirkan akan membebani biaya hidup buruh.

              "KSPI  tidak  setuju  dengan  adanya  vaksinasi  berbayar  karena  dipastikan  akan  terjadi
              komersialisasi.  Saat  ini  diperkirakan,  sekitar  10  persen  buruh  yang  terpapar  Covid-19  di
              lingkungan perkantoran, yang jadi soal, buruh tidak punya uang lebih untuk membeli vitamin
              dan obat-obatan saat isoman," kata Said.

              Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan
              PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

              Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran
              (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/6/2021).

              "PPKM  Darurat  selama  4-6  minggu  dijalankan  untuk  menahan  penyebaran  kasus.  Mobilitas
              masyarakat  diharapkan  menurun  signifikan,"  sebut  paparan  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani
              Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

              Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan jika risiko pandemi Covid-19 masih tinggi.

















                                                           292
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298