Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

PANDEMI KIAN MENGKHAWATIRKAN, CEGAH TKA TIONGKOK MASUK VIA MALUKU
RAYA

Kebijakan pemerintah yang masih mengizinkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok ke
Indonesia masih menuai kritik keras. Pasalnya, hal ini masih saja terjadi meski penambahan
kasus Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan setiap harinya.

Direktur Maluku Crisis Center (MCC) Ikhsan Tualeka dalam keterangan resminya menegaskan,
pemerintah harus bisa mencegah hal ini terjadi. Khususnya, TKA Tiongkok yang masuk via
Maluku Raya.

Hal ini ia sampaikan mengomentari ditemukannya TKA Tiongkok yang positif Covid-19 saat ia
masuk ke Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. TKA yang bernama Cao Chang Qin
tersebut tiba di Kota Bula pada Minggu, 4 Juli 2021. Padahal status Kota Bula dan Kabupaten
Seram Bagian Timur saat ini merupakan zona hijau.

Ikhsan mengatakan, hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang masih memberikan ruang bagi
masuknya TKA Tiongkok.

"Ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia nampak mudah didikte dan tak bisa berbuat
banyak jika berhadapan dengan investor. Pemerintah Indonesia kerap terlihat kurang berdaulat
dan tak punya pilihan jika sedang memenuhi tuntutan para investor, khususnya dari Tiongkok,"
kata Ikhsan.

Kedatangan para TKA ini juga ironis karena, menurut Ikhsan, saat ini banyak warga Maluku dan
Maluku Utara yang membutuhkan pekerjaan. "Saat ini WNI sendiri banyak yang terdampak
Covid-19, terutama secara ekonomi lantaran sebagian perusahaan dalam negeri terpaksa
merumahkan para pekerjanya," tambah Ikhsan.

Menurut Ikhsan, saat seperti ini seharusnya penanaman modal asing dapat bermanfaat untuk
menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI dan tenaga kerja lokal, bukan untuk TKA.

"Jika investasi asing justru mempekerjakan TKA, berarti investasi itu tidak memiliki added value
atau nilai tambah," jelas Ikhsan yang juga pengamat politik dari IndiGo Network.

Ikhsan juga mendesak agar pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara mengikuti jejak
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sejak tahun lalu getol menolak
masuknya TKA Tiongkok ke daerahnya di masa pandemi Covid-19.

"Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus bisa mendengar aspirasi penolakan.
Semua itu murni sebagai bagian penting dalam penanggulangan Covid-19, juga untuk
memastikan peluang kerja bagi kelompok usia produktif di daerah yang semakin meningkat
seiring masuknya Indonesia di fase bonus demografi," tutup Ikhsan.

288