Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

PPKM DARURAT BAKAL DIPERPANJANG, KSPI MINTA HAK-HAK BURUH
DILINDUNGI

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menanggapi wacana
perpanjangan PPKM darurat selama 4-6 pekan. Ia mengatakan pada prinsipnya KSPI setuju
dengan PPKM darurat dengan pengaturan yang jelas dan tegas.

Namun demikian, KSPI meminta kepada pemerintah juga memastikan agar tidak ada
pelanggaran terhadap hak-hak buruh . Musababnya, tidak menutup kemungkinan dalam situasi
PPKM darurat ini perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap buruh.

"Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah
banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program
pengurangan karyawan," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Juli 2021.

Selain itu, kata Iqbal, sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya terancam
akan dipotong. Untuk itu, buruh meminta pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah
pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas. KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat
diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

Secara bersamaan, KSPI juga menegaskan dukungannya terhadap vaksinasi yang dibiayai oleh
negara dalam rangka untuk mempercepat berakhirnya pandemi Covid-19. Namun demikian,
KSPI tidak setuju dengan adanya vaksinasi berbayar yang bisa dipastikan akan terjadi
komersialisasi vaksin.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kata Iqbal, adalah tingkat penularan
Covid-19 di klaster perusahaan. Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang
terpapar Covid-19 angkanya mencapai 10 persen. Bahkan tidak sedikit buruh yang meninggal.

"Persoalannya adalah, para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-
obatan saat isoman," kata Said Iqbal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat akan diperpanjang hingga 6 minggu. Hal ini
dilakukan untuk menurunkan angka kasus Covid-19.

"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19.
Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Sri Mulyani dalam bahan paparan
saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin, 12 Juli 2021.

Oleh sebab itu, pemerintah bakal terus memperkuat belanja APBN untuk merespons dampak
negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, akselerasi
vaksinasi Covid-19 juga harus didorong untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021.

290