Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

Ringkasan

Pemerintah terus berupaya untuk menekan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kali ini, Menteri Koordinator
Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menata
ulang jam kerja buruh. Permintaan dilayangkan terkait perkembangan hasil PPKM Darurat.

LUHUT USUL BURUH PABRIK TERAPKAN SEHARI KERJA SEHARI DI RUMAH
SELAMA PPKM DARURAT

Pemerintah terus berupaya untuk menekan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kali ini, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menata ulang jam kerja buruh. Permintaan dilayangkan terkait
perkembangan hasil PPKM Darurat.

Luhut mengklaim PPKMÂ darurat berhasil menekan mobilitas masyarakat. Tak hanya itu, PPKMÂ
darurat juga dia klaim berhasil meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19.

"Artinya wilayah dengan zona hitam berubah ke merah, zona merah menjadi zona kuning, nah
itu cukup banyak hari ini. Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya para
buruh yang di mana industri ini masih banyak merahnya. Kalau bisa saya usul jadwal kerja
mereka diperketat," kata Menko Luhut seperti dikutip, Selasa (13/7/2021).

Luhut mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan dalam
menata ulang jam dan hari kerja buruh. Salah satu yang dia sampaikan ke ke Menteri Tenaga
Kerja (Menaker) Ida Fauziyah adalah dengan menerapkan mekanisme sehari kerja sehari di
rumah.

"Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut
'dirumahkan'," ungkap Menko Luhut.

Namun demikian, agar sistem kerja itu tak disalahtafsirkan perusahaan dengan mengartikanÂ
WFH tanpa upah bagi pekerja, dia meminta Ida untuk membuat aturan yang jelas.

"WFH dan dirumahkan harap bikin saja dengan jelas, sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui
peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-
macam," tegasnya.

Selain sistem kerja itu, agar upaya pencegahan penularan Covid-19 di kalangan pekerja pabrik
bisa berhasil, dia juga meminta Ida untuk mengatur jam makan siang karyawan supaya tidak
bersamaan. Itu demi mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus
corona.

"Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya
jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker
Ida," tegasnya.
294