Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021

Kedua, syarat penerima BSU yang didasari pada kepesertaan BP Jamsostek juga berarti tak
mencakup kelompok pekerja informal. Padahal, bisa saja pekerja informal menjadi kelompok
yang terdampak lebih parah jika dibandingkan dengan pekerja formal. Karenanya, dia berharap
kelompok pekerja informal dapat dibantu dengan skema lain.

Hal ketiga, yakni dari sisi teknis. Hanri mengatakan upah yang dilaporkan perusahaan kepada
BP Jamsostek dan menjadi patokan pemerintah memberikan BSU umumnya merupakan gaji
pokok, bukan seluruh pendapatan yang diterima pekerja (take home pay).

"Jadi, bisa jadi ada orang dengan gaji pokok cuma Rp2,5 juta, tapi THP-nya lebih dari RplO juta,
misalnya. Ini karena sistem penggajian perusahaannya yang based on per-formace, dia dapat
BSU. Intinya bisa jadi orang yang sebetulnya bukan yang paling butuh BSU, bisa dapat BSU."
jelas dia.

Lebih lanjut. Hanri menilai persyaratan dan kriteria penerima BSU pada 2021 kali ini merupakan
koreksi yang dilakukan pemerintah. Diharapkan alokasi dan penyalurannya akan lebih tepat.
Pemerintah juga diminta memastikan sasaran penerima BSU kali ini bukan penerima bantuan
sosial lainnya. Kendati itu telah direncanakan, Hanri menekankan pentingnya keselarasan data
antara data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial dan data yang dimiliki
BP Jamsostek.

Dia juga meminta pemerintah memperhatikan dan memastikan kondisi usaha di tiap wilayah
sebab BSU kali ini hanya diperuntukkan bagi pekerja di wilayah yang menerapkan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.
"Kemungkinan ada pekerja yang bukan di daerah PPKM level III-IV. tapi terdampak juga karena
perusahaan tempat dia kerja mengalami penurunan permintaan. Nah, mereka ini mengalami
penurunan pendapatan, tapi kehilangan prioritas BSU." pungkas Hanri.

Perbedaan skema

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah menerima data calon penerima bantuan
subsidi upah (BSU) sebanyak satu juta orang. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menyatakan terdapat beberapa perbedaan antara skema bantuan subsidi gaji/upah (BSU) 2021
dan 2020 bagi pekerja. "Setidaknya terdapat tiga perbedaan skema dengan BSU tahun lalu,"
ujar Menaker Ida di Jakarta, Rabu (4/8).

Pertama, pada aspek kriteria calon penerima BSU, khususnya pada batasan gaji/upah, wilayah,
dan sektor pekerjaan yang terdampak. Menurut Menaker, pada BSU tahun ini, pekerja yang
berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta.

"Pada aspek batasan wilayah, pekerja yang berhak mendapatkan BSU, yaitu pekerja yang
bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dalam
Lampiran I Permenaker 16/2021," ucapnya.

Adapun syarat untuk mendapat bantuan itu, pekerja harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu
WNI yang dibuktikan dengan NIK dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai
dengan Juni 202.

Untuk BSU tahun ini. Menaker menyebut, diutamakan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada
sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estat,
perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. "Sedangkan tahun lalu, batasan
gaji/upah penerima BSU maksimal sebesar Rp5 juta dan tidak ada pembatasan wilayah maupun
sektor," ucapnya.

21