Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2021

"SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga
sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia," katanya.
Meski saat ini industri perfilman menjadi salah satu industri sangat terdampak oleh pandemi
Covid-19, namun Ida mengatakan pemerintah cukup optimis upaya pemulihan pada sektor
industri ini dapat segera dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

"Akselerasi upaya untuk pemulihan industri perfilman akibat pandemi Covid-19 harus segera
dilakukan agar industri perfilman dapat kembali bangkit dan terus melesat, sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," ujarnya.

Untuk membantu mengembangkan kompetensi pekerja di sektor perfilman, Ida Fauziyah
menyatakan siap mendukung melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas. Saat ini
Kemnaker telah memiliki pelatihan bidang perfilman di BLK Padang.

"Kita tawarkan juga kerja sama dengan para insan film Indonesia untuk membangun BLK
Komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan," katanya.

Ia menyebut, pihaknya pun telah meluncurkan 14 daftar standar kompetensi kerja bidang
perfilman yang bertujuan untuk menjadi tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, dan
meningkatkan mutu perfilman Indonesia. Ke-14 SKKNI bidang film tersebut yakni kategori
kesenian, hiburan dan rekreasi golongan pokok kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
bidang tata kamera film, tata suara film, pengeditan film, tata artistik film, penulisan skenario,
pemeran film, manajemen produksi film, film dokumenter, casting film, penata laga, tata cahaya
film, grip, penyutradaraan film dan efek visual.

Menaker juga memberikan apresiasi kepada pekerja film yang telah mengikuti program vaksinasi
gratis dalam rangka perayaan May Day, pada 1 Mei 2021 lalu. Sedangkan untuk kesejahteraan
pekerja film, Ida Fauziyah menyatakan pihaknya telah memperhatikan pekerja film di UU Cipta
Kerja dan aturan turunannya.
"Kita sudah ada di Ciptaker dan PP turunannya. Antara lain, soal upah berdasarkan jam kerja,
wajib ada kontrak kerja tertulis, perlindungan kepada pekerja film yang biasanya bekerja
berdasarkan satuan hasil alias seperti borongan, dan wajib mengikuti program BPJS dan lain-
lain," katanya. (CM) (srf).

24