Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2021
P. 51

WABUP MAJALENGKA AKAN BANTU PMI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI

              Majalengka:  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab  Majalengka)  Jawa  Barat,  memastikan  akan
              membantu warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Dubai, Uni Emirat Arab,
              yang saat ini terancam hukuman mati "Kami sudah menugaskan Dinas Ketenagakerjaan dan
              KUKM agar segera menghubungi keluarga untuk mencari tahu informasinya seperti apa," ungkap
              Tarsono D Mardiana, Kamis (27/5/2021).

              Selain menghubungi keluarga untuk mengetahui kejelasan terkait kasus yang dialami Nenah asal
              Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka tersebut.

              Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah di pusat dan dari informasi yang didapat,
              bahwa pemerintah sedang mengupayakan untuk pembebasan Nenah yang dituduh membunuh
              sopir majikannya dengan cara meracuni pada 2014 lalu tersebut.

              "Berdasarkan informasi dari dinas maupun provinsi dan pusat, dalam hal ini Kementerian Luar
              Negeri, Nenah sedang dalam proses pembebasan," ucapnya.

              Sementara itu, disinggung terkait kemungkinan hukuman Nenah diganti dengan diat, ia pun
              menegaskan, bahwa pemerintah siap membantu.

              "Kami  senantiasa  berkewajiban  menolong  warga,  terlepas  kesalahannya  apa.  Kita  doakan
              bersama, ibu Nenah ini mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dan akhirnya bisa bebas,"
              harapnya.
              Kendati  demikian,  jika  nanti  kasus  Nenah  bisa  diupayakan  dengan  diat,  pihaknya  akan
              mempelajari dahulu nominal diatnya berapa dan disesuaikan dengan kemampuan.

              Karena  kata  dia,  bantuan  untuk  bayar  diat,  tidak  melulu  harus  mengandalkan  anggaran.
              Meskipun tidak ada anggaran, pemerintah dipastikan akan berupaya membantu.

              "Urusan  dianggarkan  atau  tidak  dianggarkan  itu  tidak  masalah.  Yang  penting  beban  yang
              dibebankan  ke  kita  sesuai  kemampuan  kita.  Artinya  kita  gotong  royong  antara  pemerintah
              daerah, provinsi maupun pusat," jelasnya. (*).

































                                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56