Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2021
P. 53
BEKAS WAJIB MILITER, MARWAN BATUBARA KHAWATIR TKA CHINA BISA
GANGGU PERTAHANAN INDONESIA
Bekas Wajib Militer, Marwan Batubara Khawatir TKA China Bisa Ganggu Pertahanan Indonesia
Laporan: Raiza Andini Kamis, 27 Mei 2021, 17:19 WIB Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan
Indonesia (KAMI), Marwan Batubara/Net Persoalan masuknya ratusan warga negara asing
(WNA) asal China tak bisa dipandang sebelah mata. Bermodus sebagai tenaga kerja, mereka
bisa saja datang dengan membawa misi yang membahayakan bagi pertahanan dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Marwan
Batubara usai melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR RI terkait masuknya TKA China ke
Indonesia di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5).
"Mereka itu (TKA China) sudah terkena wajib militer. Jadi bisa saja nanti kalau ada apa-apa di
geopolitik China. China ingin maju, bisa masuk lewat mereka (para TKA yang datang ke
Indonesia)," ucap Marwan.
Sejumlah tokoh bangsa seperti Adhie Massardi, Gde Siriana, MS Kaban, hingga Said Didu datang
ke Komisi IX siang tadi menyampaikan ringkasan masalah, dan juga pelanggaran terhadap
peraturan pemerintah terkait masuknya ribuan TKA China.
"Mulai UU Ketenagakerjaan, Keimigrasian dan sebagainya. Ada delapan (persoalan yang
dibahas), antara lain mereka (TKA) boleh masuk dalam situasi pandemi menggunakan visa
kunjungan, harusnya kan visa kerja," sesalnya.
Tak hanya itu, kualifikasi para TKA China banyak selevel SD, SMP, dan SMA, bukan yang
digaungkan pemerintah untuk mendatangkan para ahli yang memiliki standar pendidikan setara
S1.
"Ternyata yang SD, SMP, SMA ini populasinya di dua perusahaan yang kita pantau sampai lebih
dari 80 persen, yang punya keahlian khusus itu paling 10 persen," katanya.
Tindaklanjuti Aduan KAMI Soal TKA China, Komisi IX Akan Terjun Ke Morowali Dan Beri Masukan
Ke Pemerintah Selain itu, Marwan juga heran karena para TKA di Sulawesi Utara untuk
pembangunan smelter nikel dibayar di negaranya, bukan di Indonesia.
"Dari situ, turunan masalahnya tidak bayar dana kompensasi penggunaan TKA, itu aturannya
PPh juga hilang. Kemudian gajinya itu bisa minimal tiga kali lebih besar daripada gaji pribumi,
rata-rata empat kali lebih besar dibanding mereka yang bekerja di sini," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTOTag: TKA CHINA MARWAN BATUBARA KAMI.
52
