Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2021

mendengar adanya warga kami dari Desa Ranjiwetan, yakni Ibu Nenah mendapatkan tuntutan
hukuman mati," ujar Tarsono saat ditemui di Gedung DPRD Majalengka, Kamis (27/5/2021).

WABUP INI KAGET ADA WARGANYA YANG JADI TKW TERANCAM HUKUMAN MATI
DI DUBAI

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA - Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana menanggapi
adanya seorang warga asal Desa Ranjiwetan, Kecamatan Kasokandel yang bekerja sebagai PMI
di Dubai, UAE terancam hukuman mati. Tarsono mengaku kaget atas kejadian yang menimpa
warganya tersebut.

"Kita kaget mendengar adanya warga kami dari Desa Ranjiwetan, yakni Ibu Nenah mendapatkan
tuntutan hukuman mati," ujar Tarsono saat ditemui di Gedung DPRD Majalengka, Kamis
(27/5/2021).

Kondisi seperti itu, jelas dia, membuat pihaknya kini tengah menugaskan Dinas terkait untuk
menelusuri kebenaran dari keluarganya.

Pihaknya juga akan langsung berkomunikasi dengan instansi terkait baik dari provinsi maupun
pusat.

"Kondisi seperti itu, membuat kita sudah menugaskan Dinas Ketenagakerjaan dan KUKM agar
segera menghubungi keluarga untuk mencari tahu informasinya seperti apa." "Segera juga kita
menjalin komunikasi dengan instansi terkait, terlebih ini kita berdasarkan informasi dari dinas
maupun provinsi dan pusat dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bahwa Nenah sedang dalam
proses pembebasan," ucapnya.

Dalam kasus yang mengancam nyawa seseorang, sambung Tarsono, pihaknya senantiasa
berkewajiban menolong.

Terlepas, yang bersangkutan dalam hal ini bersalah atau tidak.

"Sehingga, hari ini kita menugaskan Pak Kadis, untuk segera menghubungi keluarga senantiasa
berkoordinasi dengan pemerintah terkait agar permasalahan ini bisa kita tangani dan kita doakan
bersama ibu Nenah ini mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dan akhirnya bisa bebas," jelas
dia.

Disinggung mengenai adanya pergantian hukuman, yakni dengan Diyat, Tarsono menambahkan
menyambut baik hal tersebut.

Namun, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu nominal diyatnya.

Apakah sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah itu sendiri.
"Kalau memang nanti kasus Nenah bisa diupayakan dengan Diyat, kami akan mempelajari dahulu
nominal diyatnya berapa dan sesuai kemampuan kita. Urusan dianggarkan atau tidak
dianggarkan itu tidak masalah, yang penting beban yang dibebankan ke kita sesuai kemampuan
kita atau tidak." "Artinya kita gotong royong lah, antara pemerintah daerah, provinsi maupun
pusat," katanya.

57