Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021

Judul Kemnaker Berharap BSU 2021 Dapat Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi
Nama Media suara.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/08/19/200415/kemnaker-
berharap-bsu-2021-dapat-mendorong-pertumbuhan-ekonomi
Jurnalis Fabiola Febrinastri
Tanggal 2021-08-19 20:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) tahun 2021
adalah salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor
ketenagakerjaan. BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja/buruh, serta membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan usahanya
selama masa pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jendera Kemnaker, Anwar Sanusi saat
menyampaikan Pidato Kunci dalam webinar “Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19:
Pembelajaran dan Sosialisasi” yang diselenggarakn oleh TNP2K pada Kamis, (18/8/2021).

KEMNAKER BERHARAP BSU 2021 DAPAT MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) tahun 2021
adalah salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor
ketenagakerjaan. BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja/buruh, serta membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan usahanya
selama masa pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jendera Kemnaker, Anwar Sanusi saat
menyampaikan Pidato Kunci dalam webinar “Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19:
Pembelajaran dan Sosialisasi” yang diselenggarakn oleh TNP2K pada Kamis, (18/8/2021).

Menurutnya, berdasarkan data Kemnaker yang dihimpun dari berbagai provinsi di wilayah Jawa
dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial, dan nonesensial, sebanyak
24,66 persen pekerja atau buruh berpotensi ter-PHK dan 23,72 persen berpotensi dirumahkan.

“Jadi dari fakta tersebut tentunya pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi
negatif ini bisa kita hindari, minimal bisa kita kurangi, baik melalui bantuan pemerintah ataupun
bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar perusahaan dan pekerja/buruh tetap dapat melakukan
proses produksi,” kata Anwar.

107