Page 111 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 111
Ringkasan
Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) tahun 2021
adalah salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor
ketenagakerjaan. BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja/buruh, serta membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan usahanya
selama masa pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM).
BSU 2021 DIHARAPKAN DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) tahun 2021
adalah salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor
ketenagakerjaan.
BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh, serta membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan usahanya selama
masa pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat
menyampaikan Pidato Kunci dalam webinar "Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19:
Pembelajaran dan Sosialisasi" yang diselenggarakan oleh TNP2K pada hari Kamis (18/8/2021).
Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun dari berbagai
provinsi di wilayah Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial, dan
nonesensial, sebanyak 24,66% pekerja atau buruh berpotensi ter-PHK dan 23,72% berpotensi
dirumahkan.
"Jadi dari fakta tersebut tentunya pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi
negatif ini bisa kita hindari, minimal bisa kita kurangi, baik melalui bantuan pemerintah ataupun
bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar perusahaan dan pekerja/buruh tetap dapat melakukan
proses produksi," kata Sekjen Anwar.
Dalam memitigasi dampak pemberlakuan kebijakan PPKM akibat pandemi Covid-19, pelaksanaan
BSU tahun 2021 memiliki sejumlah perbedaan dengan BSU tahun 2020. Pertama, dari sisi
cakupan. Di mana pada tahun 2020 BSU menyasar seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak
pandemi. Sedangkan BSU tahun 2021 hanya menyasar wilayah dengan PPKM level 3 dan level
4 (sesuai Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021).
Kedua, Batasan upah/gaji penerima BSU. Pada tahun 2020, upah/gaji maksimal penerima BSU
adalah Rp5 juta. Sedangkan tahun 2021, upah/gaji maksimal adalah Rp3,5 juta, atau sesuai
UMK/UMP dengan dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi wilayah yang UMP/UMK-nya di
atas Rp3,5 juta.
"Tentunya kita sangat berharap apa yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan
sosial, utamanya bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM ini," kata Sekjen Anwar.
Selain itu, kata Sekjen Anwar, pihaknya juga berupaya agar penyaluran BSU tahun ini lebih tepat
sasaran. Salah satunya dengan menerapkan prinsip clear and clean, yakni clear dari sisi regulasi
dan clean dari sisi data. Tujuannya adalah pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi
lain, serta tidak terjadi duplikasi data.
110
