Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021

Judul Kemnaker Sebut Subsidi Gaji Memitigasi Dampak PPKM & PHK
Nama Media tirto.id
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://tirto.id/kemnaker-sebut-subsidi-gaji-memitigasi-dampak-ppkm-
phk-giLV
Jurnalis Selfie Miftahul Jannah
Tanggal 2021-08-19 15:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jadi dari fakta tersebut tentunya
pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi negatif ini bisa kita hindari. Minimal
bisa kita kurangi. Baik melalui bantuan pemerintah ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar
perusahaan dan pekerja tetap dapat melakukan proses produksi

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya kita sangat berharap apa
yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan sosial, utamanya bagi pekerja yang
terdampak kebijakan PPKM ini

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sehingga BSU jangan sampai
menjadikan duplikasi penerima. Oleh karena itu, penerima BSU tidak akan menerima program
Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pemerintah
Usaha Mikro (BPUM)

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini kalau clean dan clear bisa dikawal
dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun 2020 dan tentunya
akan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengimplementasikan bantuan BSU

Ringkasan

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap II tengah dalam proses pencairan, usai BP Jamsostek
memberikan data 1,25 juta calon penerima BSU ke Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu
(18/8/2021). Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan,
program BSU merupakan salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi COVID-19
di sektor ketenagakerjaan. BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja, serta membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan
usahanya selama masa pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM).

193