Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 197
Warman dalam Webinar TNP2K - Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid -19:
Pembelajaran dan Sosialisasi pada Kamis (19/8).
PEMERINTAH SALURKAN BSU TAHAP II UNTUK 1,25 JUTA PESERTA
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menyalurkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta untuk 1,25 juta penerima di tahap dua. Pemerintah menargetkan
penyaluran untuk 8,7 juta penerima dengan alokasi dana Rp 8,8 triliun. Program ini dilakukan
sebagai antisipasi dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Saat ini untuk tahap 2 sebanyak 1,25 juta juta telah kami terima dari BPJS Ketenagakerjaan,
saat ini sudah selesai proses screening . Insya Allah hari ini akan kami mulai proses
penyalurannya kepada penerima yang memenuhi syarat," ucap Sesditjen PHI dan Jamsos,
Kemenaker Surya Lukita Warman dalam Webinar TNP2K - Bantuan Subsidi Upah di Masa
Pandemi Covid -19: Pembelajaran dan Sosialisasi pada Kamis (19/8).
Dengan target 8,7 juta penerima maka BSU akan diberikan dalam lima tahap. Untuk tahap
pertama telah diberikan untuk untuk 947.499 orang dengan nilai total Rp 947,499 miliar. Tahap
pertama untuk 1 juta orang yang telah disalurkan untuk 947.499 orang. Tahap kedua untuk 1,2
juta penerima. Tahap ketiga sampai lima untuk 6,6 juta orang.
"Tinggal kita tunggu tahap ketiga sampai tahap lima sehingga total penerima mencapai 8,7 juta
orang," ucap Surya.
Adapun beberapa syarat penerima BSU yaitu Pertama yaitu syarat kewarganegaraan yaitu Warga
Negara Indonesia yang akan diperiksa melalui Nomor Induk Kependudukan. Kedua yaitu
Kemenaker akan melakukan pemadaman dengan data antara data penerima BSU dengan
penerima bantuan pemerintah lainnya yaitu kartu prakerja, program keluarga harapan, dan
program bantuan produktif usaha mikro. BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data
mengingat sampai saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap.
Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan BSU diharapkan dapat menjadi bantalan sosial
terutama kepada pekerja yang terdampak kebijakan PPKM. Khususnya, bagi pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan. Sehingga penanganan pandemi Covid-
19 dari sisi kesehatan dan ekonomi dapat berjalan secara terintegrasi.
"Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa beraktivitas secara normal," ucap Anwar.
Dia mengatakan pelaksanaan BSU tahun 2021 dilakukan sesuai hasil evaluasi tahun 2020.
Kemnaker juga mendengarkan masukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Apa yang kita lakukan ini adalah upaya untuk menjaga agar tata kelola yang pelaksanaan BSU
ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya," ucap Anwar.
Kepala Kelompok Kajian Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan Muhammad Hanri
mengatakan pendekatan penyaluran BSU berbeda dengan negara lain. Dia mencontohkan
negara seperti Australia, Inggris, dan Kanada menjalankan program serupa namun untuk
menjaga demand side di pasar ketenagakerjaan yaitu perusahaan. Pemerintah membayarkan
sebagian dari upah pekerja sehingga perusahaan tidak harus memecat karyawan.
"Sedangkan di Indonesia, pemerintah menjaga dari sisi supply side . Ini sedikit berbeda dari sisi
besaran maupun subsidi," ucapnya.
196
