Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 138
Judul Kisruh Gojek vs Pengemudi, Pemerintah Perlu Atur Regulasi Soal
Kemitraan
Nama Media bisnis.com
Newstrend Regulasi Perusahaan Kemitraan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210609/12/1403247/kisruh-gojek-
vs-pengemudi-pemerintah-perlu-atur-regulasi-soal-kemitraan
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-06-09 13:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Perlu ada aturan
pemerintah yang mengatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, setiap orang
berhak mendapatkan kehidupan dan penghasilan yang layak
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Terlebih, sampai
dengan saat ini para pekerja berbasis kemitraan belum tidak diatur jam kerjanya
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya mendorong
pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja mitra. Agar perusahaan aplikator tidak
seenaknya mengotak-atik pendapatan mitra. Tidak sehat
Ringkasan
Mekanisme perundingan dalam hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berstatus
mitra layak dipertanyakan setelah pengubahan insentif bagi pengemudi Gojek berbuntut aksi
mogok kerja. Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel
Siregar, harus ada regulasi yang mengatur hubungan industrial perusahaan dan pekerja
berstatus mitra agar tercipta ruang diskusi sehingga transparan.
KISRUH GOJEK VS PENGEMUDI, PEMERINTAH PERLU ATUR REGULASI SOAL
KEMITRAAN
, JAKARTA - Mekanisme perundingan dalam hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja
berstatus mitra layak dipertanyakan setelah pengubahan insentif bagi pengemudi Gojek
berbuntut aksi mogok kerja.
137