Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021

Dengan rincian dan tahapan manfaat uang tunai, maka maksimal manfaat uang tunai JKP yang
bisa diterima peserta adalah 35 persen dari upah selama enam bulan.
Sebagai ilustrasi, pekerja dengan upah Rp5 juta per bulan akan memperoleh Rp2.250.000 per
bulan pada bulan ke-1 hingga ke-3, dan Rp1.250.000 per bulan pada bulan ke-4 dan ke-6.

Secara keseluruhan, manfaat uang tunai yang diterima selama enam bulan adalah
Rp10.500.000, atau 35 persen dari kemungkinan nilai maksimal enam bulan upah (Rp30 juta).
Pekerja atau buruh yang upahnya kurang dari Rp 5 juta tentu akan memperoleh manfaat uang
tunai yang lebih kecil daripada itu.

Potensi terciptanya kelompok miskin baru Manfaat uang tunai dari program JKP dimaksudkan
untuk menyelamatkan para pekerja dari ancaman penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan
akibat PHK. Namun sayangnya skema manfaat uang tunai yang ditetapkan oleh PP No 37/2021
seperti diilustrasikan di atas sulit diharapkan memenuhi maksud itu. Skema perhitungan itu justru
berpotensi melahirkan kelompok miskin baru.
Tabel di bawah ini mensimulasikan penghitungan manfaat uang tunai JKP yang dapat diperoleh
seorang pekerja/buruh yang sudah berkeluarga dengan seorang anak. Simulasi itu
menggunakan UMP 2021 dan batas garis kemiskinan per September 2020 yang digunakan BPS,
yaitu Rp458.947 per kapita per bulan.
Dengan skema manfaat uang tunai JKP seperti yang sudah ditetapkan, simulasi itu
memperlihatkan bahwa hanya pekerja atau buruh di tujuh provinsi yang memperoleh manfaat
uang tunai yang nilainya di atas garis kemiskinan. Sementara, di bulan ke-4 hingga ke-6, manfaat
JKP di seluruh provinsi untuk pekerja yang berkeluarga dengan satu anak nilainya berada di
bawah garis kemiskinan.

Tidak adanya batas minimal manfaat uang tunai kepada peserta JKP, serta merujuk garis
kemiskinan yang dikeluarkan BPS, maka pekerja penerima upah Rp1,6 juta per bulan berpeluang
masuk ke dalam kelompok miskin baru. Sebab, dalam rentang bulan ke-4 sampai ke-6 manfaat
tunai JKP, pekerja tersebut hanya menerima dua puluh lima persen dari Rp1,6 juta, yakni
Rp400.000.

Menyoroti manfaat uang tunai program JKP, Trade Union Rights Center (TURC)
merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan ulang skema penghitungan dan proses
pencairan manfaat uang tunai JKP. Pasalnya, dengan komposisi manfaat tunai yang ada, pekerja
yang terkena PHK berpotensi akan jatuh ke garis kemiskinan dan akan membuat angka keluarga
miskin di Indonesia semakin membengkak.

134