Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 186

Meningkatnya  migrasi  tenaga  kerja  mencerminkan  terbatasnya  kesempatan  kerja  domestik.
              Pada  sisi  lain,  migrasi  juga  memberikan  dampak  ekonomi yang  signifikan,  baik bagi  pekerja
              migran maupun perekonomian Indonesia.

              Menurut  laporan  Bank  Dunia  Indonesia,  Pekerja  Migran  Indonesia  dapat  memperoleh
              penghasilan sampai enam kali upah mereka di dalam negeri. Bagi 70 persen pekerja migran
              bekerja di luar negeri merupakan pengalaman positif yang membantu mereka meningkatkan
              kesejahteraannya.

              Migrasi juga memberikan peluang kepada pekerja migran untuk memperoleh ketrampilan dan
              pengalaman  kerja.  Bagi  hampir  80  persen  pekerja  migran  wanita,  migrasi  merupakan  pintu
              masuk ke pasar tenaga kerja berbayar.

              Migrasi  juga  berdampak  bagi  perekonomian  Indonesia.  Pada  tahun  2016,  pekerja  migran
              mengirim remitansi senilai lebih dari Rp. 118 triliun (US$ 8,9 miliar), atau setara dengan 1 persen
              total PDB Indonesia.
              Permasalahan terkait migrasi memang rumit. Pengetahuan empiris mengenai migrasi juga masih
              terbatas. Indonesia semestinya masih dapat melakukan banyak hal untuk memfasilitasi migrasi
              yang efisien. Praktik migrasi harus dipastikan aman dan efektif.

              Untuk  itu  Pemerintah  Indonesia  dibawah  pimpinan  Kementerian  Ketenagakerjaan  telah
              melakukan reformasi kebijakan. Hal tersebut dilakukan untuk memfasilitasi migrasi dengan lebih
              baik, guna meraih potensinya dan membuatnya menjadi lebih aman.

              Strategi  Reformasi  Pekerja  Migran  Jangka  Panjang  yang  disusun  setidaknya  memiliki  lima
              prioritas.  Pertama,  menciptakan  pasar  kerja  profesional  bagi  pekerja  migran  internasional.
              Kedua,  merampingkan  dokumentasi  dan  proses  pra-keberangkatan.  Ketiga,  meningkatkan
              standar perlindungan pekerja selama berada di luar negeri. Keempat, mempertahankan manfaat
              dari pengalaman bermigrasi dan remitansi. Kelima, meninjau kembali pengaturan kelembagaan
              dan menerapkan monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

              Profil  pekerja  migran  Indonesia    Jika  kita  melihat  prosentase  jenis pekerjaan  utama  pekerja
              migran Indonesia, masih didominasi oleh PRT/Pengasuh Anak (32%), Pekerja Pertanian (19%),
              Konstruksi  (18%),  Pekerja  Pabrik  (8%),  Perawat  Lansia  (6%),  Pekerja  Toko/Restoran/Hotel
              (4%), Supir (2%), Pekerja Kapal Pesiar (0,5%) dan Jabatan Lain (10,5%).

              Sekalipun pemerintah terus berupaya mengalihkan penempatan pekerja migran non formal, ke
              jabatan formal. Melalui Roadmap menuju zero pekerja migran sektor domestik. Namun faktanya
              jenis pekerjaan utama pekerja migran masih pada sektor domestik, yang dominan pada level
              pekerjaan fisik dengan keterampilan rendah. Jenis pekerjaan yang memang rawan mendapatkan
              perlakuan buruk, dan menuntut perhatian lebih pada aspek perlindungannya.

              Hampir dua pertiga pekerja migran berasal dari daerah yang relatif lebih miskin. Daerah dengan
              tingkat kemiskinan rata-rata lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. Oleh karenanya
              pekerja  migran  kebanyakan  berpendidikan  rendah.  Hal  inilah  yang  menjadi  alasan  mereka
              bermigrasi, untuk perbaikan sosial ekonomi rumah tangganya.


              Pada saat yang sama, bekerja di luar negeri dapat beresiko. Para pekerja migran menghadapi
              berbagai resiko pada tiap tahap migrasi. Resiko dapat berupa penganiayaan, kekerasan fisik dan
              seksual,  pemerasan,  hingga  perlakuan  buruk  yang  melanggar  hak  dasar  dan  standar
              ketenagakerjaan.

              Secara historis, pekerja migran Indonesia didominasi oleh kaum wanita. Sehingga sebagian besar
              kebijakan migrasi sebelumnya, didorong untuk melindungi kelompok tertentu saja, yaitu pekerja
              wanita sektor domestik. Oleh karena merekalah yang cenderung mendapat perlakuan buruk.
                                                           185
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191