Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 37
Judul Kemenaker Siap Sanksi Perusahaan yang Melanggar Hak Pekerja Mitra
Nama Media bisnis.com
Newstrend Sanksi Perusahaan Pelanggar Hak Pekerja Mitra
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210609/12/1403536/kemenaker-
siap-sanksi-perusahaan-yang-melanggar-hak-pekerja-mitra
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-06-09 22:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan siap mengambil langkah tegas berupa sanksi terhadap
perusahaan yang melanggar hak pekerja mitra berupa sanksi administratif seperti pencabutan
izin usaha. Adapun belakangan ramai isu mengenai protes dari para driver ojek online yang
menilai Gojek melakukan perubahan insentif Gosend Sameday secara sepihak. Pihak Gojek telah
memberikan klarifikasi bahwa hal itu untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi lebih
banyak mitra.
KEMENAKER SIAP SANKSI PERUSAHAAN YANG MELANGGAR HAK PEKERJA MITRA
JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan siap mengambil langkah tegas berupa sanksi terhadap
perusahaan yang melanggar hak pekerja mitra berupa sanksi administratif seperti pencabutan
izin usaha.
Adapun belakangan ramai isu mengenai protes dari para driver ojek online yang menilai Gojek
melakukan perubahan insentif Gosend Sameday secara sepihak. Pihak Gojek telah memberikan
klarifikasi bahwa hal itu untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi lebih banyak mitra.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro
Putri mengatakan, selain itu pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan yang menimbulkan
perselisihan juga dapat selesaikan secara keperdataan, yakni melalui gugatan perdata di
pengadilan.
"Terkait dengan pengawasan hak-hak pekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan
perusahaan aplikasi, dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya kepada Bisnis, Rabu
(9/6/2021).
Dia menambahkan, apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi
administratif tergantung pada jenis pelanggarannya.
36
