Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021

meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO)
terhadap upaya-upaya tersebut. "Selama ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan
pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap
dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini,"
kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6/2021).

MENAKER MINTA ILO DUKUNG KEBIJAKAN RI PULIHKAN SEKTOR
KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah
dan stakeholders dalam menangani dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Ia pun
meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO)
terhadap upaya-upaya tersebut.

"Selama ini pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Ida dalam keterangan tertulis,
Rabu (9/6/2021).

Ida menjelaskan dalam upaya membangun dunia kerja terdampak COVID-19, Pemerintah
Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama, mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis,
hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan.

Program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman
sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal.

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini bertujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan
meningkatkan investasi asing dan domestik.

Menurut Ida, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, ada tiga pilar penting
untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, yaitu investasi di bidang utama pekerjaan
yang layak dan berkelanjutan.

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi,
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin
dinamis/fleksibel.

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Ida.

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi penting lainnya ialah memperkuat
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa.

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan
keluarganya," ujarnya.

Pilar yang kedua yaitu dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja.
Ida mengatakan Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder
ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di
tingkat nasional maupun daerah.

76