Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 82

Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan organisasi buruh dunia International
              Labour Organization (ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan
              stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. "Selama
              ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak
              pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang
              kami  lakukan  dalam  menangani  dampak  pandemi  ini,"  katanya  pada  forum  Konferensi
              Perburuhan Internasional yang digelar secara daring, Senin (7/6/2021).



              MENAKER IDA MINTA DUKUNGAN ILO ATAS KEBIJAKANNYA TANGANI DAMPAK
              PANDEMI COVID-19

              Menaker Ida Minta Dukungan ILO Atas Kebijakannya Tangani Dampak Pandemi Covid-19  Aris
              Kurniawan  Rabu, 09 Juni 2021 - 17:16 WIB

              Menaker  meminta  dukungan  ILO  atas  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  Pemerintah
              Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19  JAKARTA  - Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan organisasi buruh dunia International Labour
              Organization  (ILO)  atas  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  dan
              stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

              "Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani
              dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa
              yang  kami  lakukan  dalam  menangani  dampak  pandemi  ini,"  katanya  pada  forum  Konferensi
              Perburuhan Internasional yang digelar secara daring, Senin (7/6/2021).

              Menaker  Ida  menjelaskan,  dalam  upaya  membangun  dunia  kerja  terdampak  Covid-19,
              Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi
              untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan
              untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta
              pekerja informal.

              Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan
              meningkatkan investasi asing dan domestik.

              Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting
              untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang
              layak dan berkelanjutan.

              Ia  menekankan,  konsep  pembelajaran  seumur  hidup  harus  menjadi  bagian  integral  dari
              masyarakat  dan  investasi  swasta  untuk  mengurangi  kesenjangan  keterampilan.  Apalagi,
              keterampilan  menjadi  hal  wajib  dalam  menghadapi  dunia  ketenagakerjaan  yang  semakin
              dinamis/fleksibel.

              "Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan
              dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan
              kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Menaker.

              Selain  mengurangi  kesenjangan  keterampilan,  investasi  lain  yang  penting  ialah  memperkuat
              pembangunan  ekonomi  pedesaan  melalui  penyediaan  dana  desa.  "Kami  juga  telah
              mengembangkan  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  yang  bertujuan  meningkatkan


                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87