Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 Januari 2021

RPP TURUNAN UU CIPTAKER BIDANG KETENAGAKERJAAN DISIAPKAN, INI
CATATAN PENGAMAT
Pemerintah akan mengeluarkan empat peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
di bidang ketenagakerjaan. Keempat peraturan tersebut antara lain PP tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA), PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), PP tentang Pengupahan, dan PP tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) .

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memberikan catatan
terkait dampak RPP ini terhadap pekerja. "Tentu ada beberapa poin yang sangat terlihat. Seperti
misalnya tentang pesangon yang tentu berkurang sesuai dengan RPP, yang tadinya 32 kali
menjadi hanya 25 kali," ujar Yusuf kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis(28/1/2021).

Sebenarnya, tambah Yusuf, ini tentu akan mendorong investor untuk masuk karena potensi
beban yang berkurang. Hanya saja, jika peraturan ini tidak diimbangi dengan peningkatan
jaminan perlindungan sosial dari pemerintah, maka hal ini menurutnya tentu perlu diwaspadai.

Terlebih dalam konteks pemulihan ekonomi seperti saat ini dan tahun depan, dimana masalah
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pesangon akan menjadi hal yang krusial.

"Betul, bahwa di dalam PP JKP juga diatur tentang adanya jaminan pemerintah kepada pekerja
yang kehilangan pekerjaan, hanya saja salah satu skemanya melalui BPJS Ketenagakerjaan dan
Kesehatan, padahal kita tahu bahwa tidak semua unit usaha/pekerja mendapatkan jaminan ini,"
terang Yusuf.

Menurut dia, konsolidasi pekerja yang belum mendapatkan BPJS inilah yang perlu didiskusikan
lebih lanjut. "Konsolidasi lain juga masalah data terkait para pekerja yang terkena PHK, saat ini
datanya memang belum sempurna sehingga ini perlu disempurnakan untuk menjalankan aturan
tentang PP JKP," tutur Yusuf. (fai).

95