Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 137
neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Ini lah yang
menjadi konsern kita di industri sawit Indonesia. Gapki sejak 3 tahun terakhir kita bekerja sama
dengan CNV Internasional, Serikat Buruh Federasi Hukatan, bahkan ILO
Ringkasan
Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) S Junaedah mengakui
kelompok pekerja perempuan memiliki risiko bahaya lebih dalam melakukan segala aktivitas di
lingkungan pekerjaan. Khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit . "Kami masih melihat
banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya potensi dalam dunia kerja.
Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit," ungkapnya dalam webinar bertajuk
Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3).
KEMNAKER UNGKAP 3 RISIKO BAHAYA DIALAMI PEKERJA PEREMPUAN DI
PERKEBUNAN SAWIT
Jakarta - Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) S Junaedah
mengakui kelompok pekerja perempuan memiliki risiko bahaya lebih dalam melakukan segala
aktivitas di lingkungan pekerjaan. Khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit .
"Kami masih melihat banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya
potensi dalam dunia kerja. Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit," ungkapnya dalam
webinar bertajuk Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3).
Dia mengungkapkan, setidaknya ada tiga risiko bahaya yang kerap mengintai pekerja
perempuan di perkebunan kelapa sawit. Pertama, risiko bahaya terkait Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3).
"Terdapat beragam risiko yang berpotensial bagi pekerja perempuan dari bahaya pelanggaran
K3. Seperti terbatasnya fasilitas keselamatan diri, jam kerja panjang, hingga tidak adanya cuti
libur yang diberikan dan lainnya," ucapnya.
Kedua, bahaya terkait Kesehatan Reproduksi. Sebab, masih terdapatnya oknum manajemen
perusahaan dengan tidak memperdulikan hakikat seorang wanita yang kerap melalui fase
reproduksi seperti haid dan hamil.
"Jadi, pekerja perempuan ada yang tidak diperbolehkan menggunakan cuti haid ataupun istirahat
melahirkan," terangnya.
Terkahir, Pelecehan dan Kekerasan Berbasis Gender. Menurutnya, praktik ini terjadi lantaran
masoh adanya anggapan posisi lemah yang dimiliki oleh pekerja perempuan.
Dia menyebut, berbagai risiko yang menimpa korban pekerja perempuan ini lebih disebabkan
oleh rendahnya tingkat pengetahuan atas informasi pemenuhan hak-hak pekerja. "Jadi, banyak
pihak belum mengetahui kegiatan-kegiatan diskriminasi itu," terangnya.
Oleh karena itu, Kemnaker terus aktif mensosialisasikan berbagai aturan-aturan terhadap
perusahaan dan pekerja terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Tujuannya untuk mewujudkan
iklim kerja yang kondusif dan non diskriminatif.
"Artinya, kita mengatur gar lingkungan kerja tidak diskriminatif. Praktek ini mulai dari rekrutmen,
pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan, hingga jaminan sosial dan pensiun," tegasnya.
136
