Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 55
dianggap sebagai hal penting bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan
tugasnya," ujar Eva dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).
SEBELUM PEKERJA MIGRAN BERANGKAT, KEMNAKER CEK KONDISI PSIKOLOGIS
Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana,
mengatakan bahwa salah satu pengaturan teknis penempatan dan pelindungan pekerja migran
adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi
Calon Tenaga Kerja Indonesia.
"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi
Calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Eva dalam keterangan
tertulis, Selasa (23/3/2021).
Dalam seminar bertajuk 'Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI' di Jakarta, Eva pun
menegaskan pemerintah telah berupaya untuk membekali PMI dengan keterampilan yang
menunjang pekerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
"Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi
fokus perhatian," katanya.
Kendati demikian, Eva mengaku bahwa penerapan intervensi psikologi ini masih belum optimal.
Ia menjelaskan, ketidaksiapan kondisi psikologi dapat menjadi ancaman stres dan gangguan
psikologis bagi PMI. Baik terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara
tempat bekerja, serta kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan.
"Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja
selama di negara tujuan penempatan," pungkasnya.
Selain itu, Eva menyampaikan pihaknya turut mengapresiasi kesediaan BLK dan Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK) serta seluruh CPMI yang berpartisipasi di acara seminar ini. Tak hanya itu,
lanjutnya, Kemnaker juga menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana yang menggelar
seminar bertema "Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia." Eva menilai
kegiatan seminar ini merupakan soft reminder kepada Kemnaker selaku pembuat kebijakan
dalam tata kelola penempatan PMI.
"Seminar ini juga sekaligus sebagai kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan,
dan/atau teori yang sesuai untuk konteks PMI. Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan
gambaran dan rekomendasi, " ujar Eva.
Ia berharap ke depannya kegiatan serupa dapat lebih difokuskan pada segmen CPMI tertentu
atau negara tujuan penempatan tertentu. Tujuannya, agar dapat menggambarkan perbedaan
treatment yang signifikan terkait dengan intervensi psikologis.
"Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi
konkret dalam mewujudkan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi
ideal yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya (mul/mpr).
54

