Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021

GULIRKAN PROGRAM JKP, MENAKER PAPARKAN MANFAAT YANG AKAN DITERIMA
PEKERJA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan segera
menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja," katanya, seperti dalam keterangan yang Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Untuk menjalankan program tersebut, Ida meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) agar mempercepat integrasi data sistem informasi
ketenagakerjaan (Sisnaker).

Pasalnya, salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta
BP Jamsostek.

"Kami harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan,"
ujar Ida.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BP
Jamsostek di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, Ida turut menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi
Kemnaker dan BP Jamsostek.

Pertama, integrasi data kepesertaan BP Jamsostek dan Kemnaker dalam implementasi program
JKP serta operasional sistem informasi pasar kerja (SIPK) di Kemnaker.

"Kedua, BP Jamsostek wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program
jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker," jelas Ida.

Ketiga, sambung dia, koordinasi fungsional (KF) antara BP Jamsostek dan Kemnaker dari tingkat
pusat sampai ke daerah perlu dilakukan kembali dalam rangka perluasan dan pembinaan
kepesertaan serta penegakan hukum.

Adapun pihak yang dilibatkan dalam KF tersebut, di antaranya mediator, pengawas, pengantar
kerja, pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) BPJS, dan dinas daerah.

"Keempat, kerja sama BP Jamsostek dan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker), baik dalam
bidang akademis maupun non-akademis," imbuh Ida.

Penjabaran kelima adalah meningkatkan kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran
Indonesia (PMI), serta mengatur pelaksanaannya di luar negeri (negara lain).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BP Jamsostek Muhammad Zuhri
mengatakan, rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan berisi tiga pilar dan enam
lompatan.

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri, pertama adalah memastikan dan mendorong semua program
serta kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan
berprinsip tata kelola yang baik. Hal ini sebagaimana termaktub di Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata kelola BP Jamsostek.

57