Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020

Di antaranya seperti duplikasi rekening, rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak
valid atau rekening yang telah dibekukan.
"Selain itu, terdapat rekening yang tidak sesuai NIK dan rekening yang tidak terdaftar di kliring.
Jumlahnya rekening bermasalah ini mencapai 151 ribu rekening," kata Ida dalam keterangannya,
Senin (17/11/2020).

Menaker berharap masyarakat yang merasa berhak mendapat subsidi gaji/upah namun masih
terkendala, untuk segera berkomunikasi dengan manajemen perusahaan dan BPJS
Ketenagakerjaan agar datanya dapat diperbaiki.

"Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyelesaian data ini harus
dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan
koreksi kepada Kemnaker," papar Menaker.

Diketahui bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah adalah satu di antara program
percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Subsidi ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat yaitu warga negara Indonesia (WNI),
pekerja penerima upah, tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020,
upah di bawah Rp5 juta, dan memiliki rekening aktif.

Menaker Ida menjelaskan, termin kedua merupakan penyaluran subsidi gaji/upah periode
November-Desember 2020.
Penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah termin kedua untuk para penerima
yang masuk dalam tahap (batch) III kepada 3.149.031 pekerja/buruh dengan anggaran
mencapai Rp3,77 triliun.

Jumlah anggaran yang untuk ketiga tahap pada termin kedua ini mencapai Rp9,65 triliun.

Sebelumnya, pada termin pertama, Kemnaker telah menyalurkan subsidi gaji/upah kepada
12.252.668 pekerja/buruh atau sebesar 98,78 persen dari target penyaluran sebanyak
12.403.896 penerima.

134