Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020

dalam menyusun Omnibus Law. Hal ini membuat banyak pihak yang menolak undang-undang
ini meski tidak mengetahui isinya.
Dalam pembahasan UU Cipta Kerja ini, Tajuddin mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah
juga mengajak universitas dan serikat pekerja. Namun sayangnya dalam beberapa pembahasan
hanya sedikit yang hadir.

Dirinya menegaskan, apabila masyarakat serius dala membaca UU ini, sebenarnya isi dari
undang-undang tersebut bertujuan untuk menolong pekerja yang belum mendapatkan
pekerjaan. Dengan menarik investasi, maka dapat menciptakan lapangan kerja dan menekan
angka pengangguran.

Namun, sejak Omnibus Law disahkan oleh DPR, berbagai kabar palsu atau hoax berkembang di
masyarakat. Hoax yang tersebar tersebut antara lain menyangkut permasalahan status pekerja,
pengupahan hingga regulasi tentang tenaga kerja asing.

Untuk masalah pesangon misalnya, dalam pasal 156 BAB IV tentang Ketenagakerjaan disebutkan
pengaturan tentang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian
hak yang nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Untuk pesangon, apabila pengusaha melakukan PHK maka pengusaha wajib membayar
pesangon. Secara spesifik untuk uang pesangon untuk masa kerja kurang dari satu tahun adalah
satu bulan upah, hingga untuk masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan 9 bulan upah.

Sementara uang penghargaan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, maka
akan mendapatkan 2 bulan upah. Kemudian jika masa kerja 24 tahun atau lebih, maka akan
mendapatkan 10 bulan upah.

Sempat pula beredar jahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan, maka para buruh akan
mendapatkan upah yang dihitung per jam. Merujuk pada pasal 88B Bab IV tentang
ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, dan/atau satuan
hasil. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Dengan satuan waktu tidak ada aturan yang
menyalakan upah berdasarkan jam.

Hoax yang tidak kalah meresahkan adalah hoax terkait dengan tidak adanya status karyawan
tetap. Padahal status karyawan tetap akan tetap ada berdasarkan pasal 59, perjanjian kerja
untuk waktu tertentu (PKWT) atau biasanya dikenal dengan pekerja kontrak hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. PKWT tidak dapat dilakukan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap. Jika PKWT tidak memenuhi ketentuan, maka menjadi perjanjian
kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

Selain itu salah satu disinformasi yang patut diwaspadai adalah hilangnya semua hak cuti. Namun
pada kenyataannya hak cuti dan waktu istirahat tetap ada, dalam pasal 79. Cuti tahunan
diberikan paling sedikit 12 hari bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan, serta diatur
dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Perusahaan juga dapat memberikan istirahat
panjang.

Kabar hoax yang beredar adalah tenaga kerja asing yang bebas masuk ke Indonesia. Tentu saja
menyikapi berita tersebut kita patut merujuk pada pasal 42 yang tertulis, bahwa setiap pemberi
kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing haruslah memiliki rencana penggunaan tenaga
kerja asing (TKA)yang disahkan pemerintah pusat. Penggunaan TKA juga ditentukan dalam
jangka waktu tertentu, dan dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.

Tentu saja kita harus mampu membaca substansi UU Cipta Kerja secara komprehensif, sehingga
tidak mudah terprovokasi oleh penggiringan opini yang ternyata berdasar pada berita yang tidak
benar.
31