Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 31
Judul Mewaspadai Hoax UU Cipta Kerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-11-18 05:30:00
Ukuran 129x191mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.450.000
News Value Rp 19.350.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah telah menunjukkan keterbukaannya dalam hal mendiskusikan UU Cipta Kerja.
Namun, disinformasi dan kontroversi yang sudah terlanjur ramai tersebar rupanya melahirkan
keresahan tersendiri. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai hoax seputar UU Cipta Kerja
yang dapat mendistorsi informasi dan memicu keresahan.”
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Profesor Ta-
juddln Noer Effendi mengatakan kurangnya komunikasi ini menjadi salah satu kekurangan
Pemerintah dalam menyusun Omnibus Law. Hal ini membuat banyak pihak yang menolak
undang-undang ini meski tidak mengetahui isinya.
MEWASPADAI HOAX UU CIPTA KERJA
Pemerintah telah menunjukkan keterbukaannya dalam hal mendiskusikan UU Cipta Kerja.
Namun, disinformasi dan kontroversi yang sudah terlanjur ramai tersebar rupanya melahirkan
keresahan tersendiri. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai hoax seputar UU Cipta Kerja
yang dapat mendistorsi informasi dan memicu keresahan.”
Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam),
menyayangkan terkait ramainya kabar palsu atau hoax di media sosial seputar UU Omnibus Law
Cipta Kerja.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak akan adanya diskusi-diskusi untuk menjelaskan
masalah mengenai undang-undang Cipta Kerja tersebut. Tetapi datanya harus akurat, tidak
berangkat dari hoax.
Mahfud pun berharap, lembaga penyiaran dapat membantu pemerintah dalam upaya
menjernihkan informasi seputar UU Cipta Kerja kepada masyarkat. Hal tersebut bisa dilakukan
melalui penyebaran siaran iklan layanan masyarakat
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Profesor Tajuddin
Noer Effendi mengatakan kurangnya komunikasi ini menjadi salah satu kekurangan Pemerintah
30
