Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 26
memberikan wadah diskusi dalara membahas kebijakan tersebut agar bisa diimplementasikan
dengan baik.
Seminar yang mendatangkan narasumber ahli seperti Dosen Relasi Industri Politeknik
Ketenagakerjaan Sahat Sinurat, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman dan
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerjaan Kimia Energi Pertambangan Abdullah, diharapkan dapat
menyumbang gagasan oleh Politeknik Ketenagaankerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan
dalam rangka menyusun peraturan pemerintah tentang PHK dan perhitungan tentang pesangon.
"Artinya Pemerintah berkomitmen memastikan pembayaran PHK dan perusahaan tidak boleh
abai terhadap pesangon yang telah menjadi hak para 'pekerja dalam melakukan PHK," ujar Sahat
Sinurat.
Sementara itu, Aditya Warman, menjelaskan di era masa kini, untuk memasuki dunia kerja
dibutuhkan vokasi, sertifikasi dan produktivitas agar mampu berdaya saing SDM yang baik.
Sedangkan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerjaan Kimia Energi Pertambangan Abdullah,
mengungkapkan PHK jadi menjadi tanggung jawab ' semua stakeholders. "Kita * semua, baik
pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja seiring dengan penuh keselarasan, harmoni, dan
kita berharap semua menjalankan fungsi dan perannya untuk memastikan kesejahteraan untuk
para pekerja" paparnya. *
caption:
Anwar Sanusi, Ph.D (Sekretaris Jenderal Kementrian Ketenagakerjaan RI).
25
