Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 46
Judul Buruh Usulkan UMK Kota Bekasi pada 2021 Naik 13,7 Persen
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg12
Jurnalis van
Tanggal 2020-11-18 04:12:00
Ukuran 92x77mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 30.360.000
News Value Rp 91.080.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Rudolf (Anggota Dewan Pengupahan Kota Bekasi) Sebesar 13,7 persen itu formulasi
perhitungannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kota Bekasi
neutral - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi) Usulan itu kami dasarkan pada
PP No 28 (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan
pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama)
Ringkasan
Rapat di Dewan Pengupahan Kota Bekasi untuk menetapkan upah minimum kota atau UMK di
Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11/2020) belum mencapai titik temu. Pihak buruh
mengusulkan, UMK Kota Bekasi pada 2021 agar naik 13,7 persen. Pemerintah Kota Bekasi
mengusulkan agar UMK Kota Bekasi tahun depan naik 3,27 persen. Rudolf seorang Anggota
Dewan Pengupahan Kota Bekasi dari unsur pekerja, mengatakan, usulan itu masih terbuka untuk
didiskusikan demi mencapai kesepakatan.
BURUH USULKAN UMK KOTA BEKASI PADA 2021 NAIK 13,7 PERSEN
Rapat di Dewan Pengupahan Kota Bekasi untuk menetapkan upah minimum kota atau UMK di
Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11/2020) belum mencapai titik temu. Pihak buruh
mengusulkan, UMK Kota Bekasi pada 2021 agar naik 13,7 persen. Pemerintah Kota Bekasi
mengusulkan agar UMK Kota Bekasi tahun depan naik 3,27 persen. Rudolf seorang Anggota
Dewan Pengupahan Kota Bekasi dari unsur pekerja, mengatakan, usulan itu masih terbuka untuk
didiskusikan demi mencapai kesepakatan. "Sebesar 13,7 persen itu formulasi perhitungannya
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kota Bekasi," kata Rudolf. Sementara
pemerintah kota bertahan pada kenaikan UMK 3,27 persen. "Usulan itu kami dasarkan pada PP
No 28 (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan
pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indah Yarti. (VAN)
45