Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 41
Judul Ring 1 Jatim Belum Usulkan Besaran UMK 2021
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qjy1af380/ring-1-jatim-belum-usulkan-
besaran-umk-2021
Jurnalis Hiru Muhammad
Tanggal 2020-11-18 04:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ahmad Fauzi (Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur) Masih ada banyak yang tidak
mengusulkan naik
positive - Ahmad Fauzi (Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur) Untuk itu kami akan menunggu
sampai Kamis (19/11). Kami memahami, bupati/ wali kota yang belum mengusulkan, betapa
ruwetnya dan alotnya pembicaraan dewan pengupahan untuk menelurkan satu angka
neutral - Ahmad Fauzi (Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur) Kami akan tetap finishing nilai
UMK setelah dua hari sidang dewan pengupahan di Trawas. Nanti kami lanjutkan di sidang
berikutnya, Insya Allah hari Jumat besok, seberapa besar kenaikan yang akan kami usulkan
kepada Gubernur
neutral - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Provinsi Jatim) Masih rapat, mas, soal UMK
Ringkasan
Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur dari unsur pekerja, Ahmad Fauzi mengapresiasi sejumlah
bupati/ wali kota yang telah mengusulkan kenaikan Upah Minimum kabupaten/ kota (UMK) 2021.
Di sisi lain dia pun prihatin karena sebagian besar bupati/ wali kota mengusulkan UMK 2021 tidak
mengalami kenaikan. Sementara itu, Himawan Estu Bagijo Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim ketika dikonfirmasi di hari yang sama menyatakan,
pembahasan UMK masih dirapatkan. "Masih rapat, mas, soal UMK," ujarnya melalui pesan
singkat.
RING 1 JATIM BELUM USULKAN BESARAN UMK 2021
Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur dari unsur pekerja, Ahmad Fauzi mengapresiasi sejumlah
bupati/ wali kota yang telah mengusulkan kenaikan Upah Minimum kabupaten/ kota (UMK) 2021.
Di sisi lain dia pun prihatin karena sebagian besar bupati/ wali kota mengusulkan UMK 2021 tidak
40
