Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang
menjelaskan UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
terhadap beberapa ketentuan eksisting, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perubahan ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja, sambung Haiyani, akan
mempengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu Kemnaker melakukan
sosialisasi agar terbentuk pemahaman yang seragam baik di internal pengawasan
ketenagakerjaan, maupun stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan
fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

"Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari
peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan," ungkap Haiyani dalam keterangan tertulis,
Selasa (17/11/2020).
Haiyani menjelaskan mitra pengawas ketenagakerjaan merupakan pihak yang berhubungan
langsung dengan perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Mereka menjadi pihak
pertama yang akan menjadi tempat konsultasi dan penasehatan teknis terkait permasalahan
ketenagakerjaan. Termasuk dalam hal substansi yang terdapat dalam UU Cipta kerja, terutama
kluster ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri dengan memahami isi substansi kluster
ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang
utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri," sambung Haiyani.

Sesditjen PHI dan JSK Kemnaker Adriani menerangkan sejumlah urgensi penyusunan UU Cipta
Kerja. UU Cipta Kerja, sebutnya, bertujuan untuk merespon dinamika ekonomi global secara
cepat dan tepat.
"Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat," cetus Adriani.

UU Cipta Kerja menurutnya ditujukan untuk untuk memanfaatkan bonus demografi agar dapat
keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dengan target peningkatan investasi
sebesar 6,6 hingga 7 persen, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7
hingga 6 persen.

Ia menambahkan, penerapan UU Cipta Kerja membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru
melalui peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja/buruh.

80