Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 78
Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rapat Kordinasi Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) bertema 'Sertifikasi Sebagai Jaminan Mutu Tenaga Kerja Kompeten' di
Jakarta.
KEMNAKER TARGETKAN SERTIFIKASI PROFESI DIAKUI DI LEVEL INTERNASIONAL
Sertifikasi kerja dapat menjadi nilai tambah bagi tenaga kerja Indonesia. Untuk meningkatkan
daya saing tenaga kerja lokal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menargetkan sertifikasi kompetensi kerja dari Lembaga
Serifikasi Profesi (LSP) bisa memperoleh pengakuan kompetensi di level internasional.
Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rapat Kordinasi Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) bertema 'Sertifikasi Sebagai Jaminan Mutu Tenaga Kerja Kompeten' di
Jakarta.
"Jadi saya ingatkan sekali lagi jangan main-main dengan proses sertifikasi karena hal ini akan
menentukan daya saing tenaga kerja kita di pasar global. Apabila melihat data Perkembangan
LSP terlisensi sampai tahun 2020, ada sebanyak 1.711 LSP baik LSP P3, LSP P2, dan LSP P1,"
kata Ida dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2020).
Ida menjelaskan BNSP memiliki peran sangat penting dalam proses pengakuan kompetensi
tenaga kerja. Oleh sebab itu,ia meminta BNSP tanggap pada perkembangan dunia industri.
Sistem sertifikasi yang sudah berjalan di Indonesia saat ini, kata Ida, masih membutuhkan
beberapa perbaikan. Hal itu menurutnya menjadi tantangan bagi anggota BNSP dan LSP.
"Harus terus dilakukan perbaikan, harmonisasi, pengembangan sistem sertifikasi, dan
pengakuan kompetensi sebagai target kinerja untuk ke depannya. Terutama untuk pengakuan
kompetensi yang bersifat internasional yang harus menjadi target kita bersama," ulas Ida.
Menteri kelahiran Mojokerto, Jawa Timur itu meminta LSP selalu menjaga integritas dalam
penyelenggaraan sertifikasi kerja. Sebab, integritas LSP memengaruhi kualitas dan kredibilitas
sertifikasi yang dikeluarkan.
"Untuk itu, integritas yang tinggi LSP berlisensi yang diberikan oleh pemerintah melalui BNSP
harus tetap dijaga dan pernyataan kompeten yang diberikan ke tenaga kerja menjadi tanggung
jawab besar oleh LSP dan BNSP," pesan Ida.
Ketua BNSP Kunjung Masehat menerangkan sertifikasi kompetensi selain meningkatkan daya
saing tenaga kerja Indonesia dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, sekaligus menjadi
sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan kualifikasi
kompetensi tertentu.
"Sistem sertifikasi kompetensi ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijaksanaan
pengembangan kompetensi tenaga kerja dan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana
strategis pengembangan industri di Indonesia, sehingga dapat memperkecil atau menghilangkan
jarak (gap) dan ketidak sesuaian (mismatch) antara tenaga kerja dengan industri, dunia usaha
dan dunia kerja (IDUKA)," papar Masehat.
Ia menguraikan selama tahun 2020 BNSP telah melakukan berbagai program di bidang lisensi,
antara lain asesmen jarak jauh untuk 94 LSP, lisensi awal untuk 277 LSP, relisensi untuk 178
LSP, dan penyaksian uji terhadap 171 LSP. Sementara itu di bidang sertifikasi, BNSP menggelar
pelatihan Asesor Kompetensi (Askom) dengan anggaran BNSP untuk 40 orang, pelatihan Askom
anggaran mandiri untuk 2.995 orang, RCC anggaran BNSP untuk 300 orang, kegiatan Recogntion
77
