Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020

dinamika ekonomi global secara cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan
ekonomi Indonesia akan melambat

Ringkasan

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang mengatakan, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) mengatur ketentuan baru terkait ketenagakerjaan.
Perubahan ketentuan ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, lanjutnya, akan
memengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN BERUBAH, KEMNAKER MULAI
SOSIALISASIKAN UU CIPTA KERJA
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang mengatakan, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) mengatur ketentuan baru terkait ketenagakerjaan.

Perubahan ketentuan ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, lanjutnya, akan
memengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi agar terdapat pemahaman yang sama, baik di internal
pengawasan ketenagakerjaan, maupun stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan, dalam
melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

Dengan begitu, fungsi pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik, meski belum
terdapat peraturan pelaksananya.

"Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari
peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan," katanya.
Haiyani mengatakan itu dalam sosialisasi UU Cipta Kerja kluster ketangakerjaan kepada
pengawas dan stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan guna memiliki pemahaman yang
sama di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Selasa (17/11/2020).

Selain pengawas ketenagakerjaan, sambungnya, mitra tersebut merupakan pihak yang
berhubungan langsung dengan perusahaan, pengusaha, maupun pekerja atau buruh.

Mereka menjadi pihak pertama yang akan menjadi tempat konsultasi dan penasehatan teknis
terkait permasalahan ketenagakerjaan, tidak terkecuali substansi yang terdapat dalam UU Cipta
kerja, terutama kluster ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri dengan memahami isi substansi klaster
ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, sehingga pemerintah dapat memberikan pemahaman yang
utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri.

Haiyani menegaskan, UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku dan ada saat ini.

UU tersebut meliputi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan

74