Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020

Judul Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Berubah, Kemnaker Mulai
Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Sosialisasi Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/11/17/201000126/fungsi-
pengawasan-ketenagakerjaan-berubah-kemnaker-mulai-sosialisasikan-
uu
Jurnalis Inang Jalaludin Shofihara
Tanggal 2020-11-17 20:10:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker) Keberhasilan kegiatan pengawas
ketenagakerjaan dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari peran stakeholder mitra pengawas
ketenagakerjaan

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker) Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri
dengan memahami isi substansi klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, sehingga pemerintah
dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri.
Haiyani menegaskan, UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku dan ada saat ini. UU tersebut
meliputi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (disingkat Ditjen PHI JSK) Adriani turut menjelaskan sejumlah kepentingan
UU Cipta Kerja. Salah satu di antaranya adalah UU Cipta Kerja bertujuan untuk merespon
dinamika ekonomi global secara cepat dan tepat
neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker) Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri
dengan memahami isi substansi klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, sehingga pemerintah
dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri.
Haiyani menegaskan, UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku dan ada saat ini. UU tersebut
meliputi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (disingkat Ditjen PHI JSK) Adriani turut menjelaskan sejumlah kepentingan
UU Cipta Kerja. Salah satu di antaranya adalah UU Cipta Kerja bertujuan untuk merespon

73