Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 83
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) memiliki peran sangat penting dalam proses pengakuan kompetensi tenaga kerja.
Sebab, sertifikasi menjadi elemen penting dalam penyiapan tenaga kerja yang kompeten secara
nasional.
SOAL KOMPETENSI TENAGA KERJA, MENAKER: BNSP MILIKI PERANAN PENTING
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) memiliki peran sangat penting dalam proses pengakuan kompetensi tenaga kerja.
Sebab, sertifikasi menjadi elemen penting dalam penyiapan tenaga kerja yang kompeten secara
nasional.
"Untuk itu BNSP dan stakeholders harus mampu dengan cepat merespon setiap perkembangan
pada dunia industri," ujar Ida.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan sekaligus pengarahan pada acara
Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bertema "Sertifikasi sebagai Jaminan
Mutu Tenaga Kerja Kompeten" di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Lebih lanjut, Ida menjelaskan, peran BNSP sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia (PP RI) Nomor 10 Tahun 2018.
"Peraturan yang berisi tentang BNSP memiliki tugas utama melaksanakan sistem sertifikasi
kompetensi kerja," kata Ida, seperti dalam keterangan tertulisnya yang Kompas.com terima.
Menurut Ida, kondisi sertifikasi yang sudah berjalan di Indonesia saat ini masih memiliki banyak
tantangan bagi anggota BNSP dan LSP.
Oleh karenanya, Ida mengingatkan, pentingnya sertifikasi kompetensi kerja sebagai sarana
meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
"Hal ini agar mereka mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia,"
imbuhnya.
Adapun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama BNSP menargetkan sertifikasi
kompetensi kerja yang dikeluarkan LSP memperoleh pengakuan kompetensi secara
internasional.
"Jadi saya ingatkan sekali lagi jangan main-main dengan proses sertifikasi, karena hal ini akan
menentukan daya saing tenaga kerja kita di pasar global," tegasnya.
Berdasarkan data perkembangan, sampai 2020 terhitung jumlah LSP berlisensi sebanyak 1.711,
baik LSP P3, LSP P2, dan LSP P1.
"Maka dari itu, harus terus dilakukan perbaikan, harmonisasi, pengembangan sistem sertifikasi,
dan pengakuan kompetensi sebagai target kinerja untuk ke depannya," ujar Ida.
Terutama, lanjut Ida, untuk pengakuan kompetensi yang bersifat internasional yang harus
menjadi target bersama.
Pasalnya, menyelenggarakan proses sertifikasi kompetensi merupakan pekerjaan besar dan
bukan hal yang remeh.
82
