Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 84
"LSP merupakan ujung tombak dalam menjalankan sertifikasi kompetensi tenaga kerja," kata
Ida.
Untuk itu, integritas tinggi dari LSP berlisensi yang diberikan pemerintah melalui BNSP harus
tetap dijaga. Begitu pula dengan pernyataan kompeten yang diberikan ke tenaga kerja menjadi
tanggung jawab besar LSP dan BNSP.
Rakor LSP sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, peluang, dan tantangan lembaga
ini dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja.
Hal ini turut mendorong pelaksanaan sertifikasi di Kementerian atau lembaga agar dapat masuk
ke dalam rencana strategis.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BNSP Kunjung Masehat mengatakan, sistem sertifikasi
kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja
Indonesia.
Daya saing yang dimaksud yakni bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.
"Hal Ini sekaligus sebagai sarana meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan
kualifikasi kompetensi tertentu," ujar Kunjung.
Kunjung menjelaskan, sistem sertifikasi kompetensi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam
kebijaksanaan pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Tak hanya itu, dertifikasi dapat pula dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana
strategis pengembangan industri di Indonesia.
"Dengan demikian, dapat memperkecil atau menghilangkan gap atau jarak dan mismatch atau
ketidak sesuaian antara tenaga kerja dengan industri, Industri dan Dunia Kerja (Iduka),"
katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kunjung turut memaparkan, selama 2020 BNSP telah melakukan
banyak hal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia "Mulai dari bidang lisensi,
asesmen (uji kompetensi) jarak jauh (witness) sebanyak 94 LSP, lisensi awal 277 LSP, relisensi
178 LSP, dan penyaksian uji sebanyak 171 LSP," paparnya.
Sementara itu, lanjut Kunjung, di bidang sertifikasi, telah menyelenggarakan pelatihan Asesor
kompetensi (Askom) anggaran BNSP kepada 40 orang, dan pelatihan Askom anggaran mandiri
untuk 2.995 orang.
"Sedangkan untuk Recognition Current Competency (RCC) anggaran BNSP sebanyak 300 orang,
RCC anggaran mandiri sebanyak 1.885 orang, serta Asesi yang disertifikasi sebanyak 447.767
orang.
Adapun dari bidang data dan informasi, terdapat pemasangan iklan layanan masyarakat di
delapan kota.
Delapan kota tersebut diantaranya, Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, Mataram, Kupang,
Makassar, dan Pontianak.
Dalam agenda Rakor tersebut, Menaker Ida secara simbolis menyerahkan sertifikasi kompetensi
kerja kepada perwakilan enam LSP.
Enam LSP itu adalah LSP Kesehatan Indonesia, Housekeeper, Batik, Musik Indonesia,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Oshe Indonesia, dan PD Lintas Benua.
83
