Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2020
P. 172

Judul               ISC dan Bestinet Dinilai Pungutan Liar Kepada Pekerja Migran
                                    Indonesia
                Nama Media          aktual.com
                Newstrend           Pungutan Liar Pada PMI
                Halaman/URL         https://aktual.com/isc-dan-bestinet-dinilai-pungutan-liar-kepada-
                                    pekerja-migran-indonesia/
                Jurnalis            A. Hilmi
                Tanggal             2020-09-02 11:58:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Amri  Abdi  Piliang  (Wakil  Ketua  LP-KPK)  Kok  ini  bisa  langsung masuk  ke  Indonesia
              melalui oknum-oknum APJATI. Seharusnya barang itu disita oleh Bareskrim,  nggak  boleh (ada
              pungutan



              Ringkasan

              Lembaga  Pengawasan  Kebijakan  Pemerintah  dan  Keadilan  (LP-KPK)  menilai  jika  sistem
              International  Security  Clearance  (ISC)  adalah  bentuk  pungutan  liar  terhadap  Pekerja  Migran
              Indonesia (PMI). ISC sendiri merupakan sistem milik pemerintah Malaysia yang ditempatkan di
              Indonesia. Sistem ini nantinya akan mendeteksi apakah PMI tersebut memiliki riwayat masalah
              atau tidak di Malaysia. Namun untuk melewati ISC, calon PMI harus mengeluarkan sejumlah
              uang.



              ISC DAN BESTINET DINILAI PUNGUTAN LIAR KEPADA PEKERJA MIGRAN
              INDONESIA
              Jakarta -  Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) menilai jika sistem
              International  Security  Clearance  (ISC)  adalah  bentuk  pungutan  liar  terhadap  Pekerja  Migran
              Indonesia (PMI).

              ISC sendiri merupakan sistem milik pemerintah Malaysia yang ditempatkan di Indonesia. Sistem
              ini  nantinya  akan  mendeteksi  apakah  PMI  tersebut  memiliki  riwayat  masalah  atau  tidak  di
              Malaysia. Namun untuk melewati ISC, calon PMI harus mengeluarkan sejumlah uang.

              Wakil Ketua LP-KPK, Amri Abdi Piliang mengatakan pungutan ISC ini tidak sesuai dengan dasar
              hukum di Indonesia. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004, setiap pungutan yang
              dilakukan kepada PMI harus diatur melalui peraturan menteri. Bahkan, ungkapnya, Kementerian



                                                           171
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177