Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2020

diharmonisasi dan disimplifikasi. Investasi yang berkualitas juga harus diciptakan beriringan
dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.
"Ini harus dicapai pada tahun 2024. Kalau regulasi yang ada tidak simpel dan tidak mendukung
pengembangan dunia usaha, ini tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi ke
depannya," kata Samsul.

Syamsul menegaskan, perubahan perspektif investor dalam memilah target investasi pasca
Covid-19, juga harus direspons dengan tepat. Regulasi untuk mempermudah investasi masuk,
adalah magnet yang diperlukan untuk menarik investasi kembali masuk ke Indonesia.

"Pola tata kerja perusahaan dan perilaku masyarakat juga harus diawasi pasca Covid-19 ini.
Dunia semakin berkembang dan saling sodok, kalau kita tidak siap dan masih bicara soal regulasi
yang bertele-tele kita pasti akan ketinggalan," kata Samsul.

Sampai saat ini, pemerintah dan DPR masih melakukan pembahasan mengenai beleid RUU Cipta
Kerja. Berbagai masukkan dari elemen-elemen seperti serikat pekerja dan pengusaha juga coba
terus diakomodasi agar RUU ini bisa segera disahkan dan efeknya bisa terasa segera setelah
pandemi Covid-19 berakhir.

Sementara Ekonom Universitas Muria Kudus, Mamik Indriyani, menilai regulasi-regulasi yang
menghambat kemajuan UMKM dan koperasi harus dihilangkan. Mamik berharap hal seperti ini
bisa diakomodasi oleh RUU Cipta Kerja.

"Secara konsep saya mengusulkan untuk RUU Cipta Kerja harus bisa mengakomodasi
kepentingan UMKM dan Koperasi," ujar Mamik.

Mamik menyoroti regulasi daerah yang kerap kali menjadi penghambat bagi UMKM dan Koperasi.
Menurutnya, harus ada terobosan yang bisa menghilangkan hambatan-hambatan regulasi
tersebut.

"Kalau RUU Cipta Kerja ini bisa mengurangi hambatan tentunya akan membawa perubahan,"
kata Mamik.

Mamik menambahkan di era globalisasi seperti sekarang ini, negara tidak boleh menghambat
masuknya investasi. Sebab, kata Mamik, jika investasi terhambat akan berdampak besar
terhadap perkembangan usaha baik kecil, menengah, sampai besar.

"Negara tidak boleh kaku, harus lentur dan adaptif menghadapi dunia kerja. Makanya harus ada
penghilangan regulasi-regulasi yang menghambat," kata Mamik.

Sumber:BeritaSatu.com.

176