Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2020
P. 176
Judul Indonesia Hadapi Empat Masalah Jika RUU Cipta Kerja Tidak Disahkan
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/jeis-
montesori/nasional/671953/indonesia-hadapi-empat-masalah-jika-ruu-
cipta-kerja-tidak-disahkan
Jurnalis JEM
Tanggal 2020-09-02 11:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Samsul Arifin (Ekonom Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara) Jika RUU Cipta Kerja
ini tidak segera diberlakukan, ada empat permasalahan nyata yang bisa terjadi. Lapangan kerja
jelas akan pindah ke negara yang lebih kompetitif. Daya saing pekerja kita akan relatif lebih
rendah. Jumlah penduduk yang menganggur juga akan sangat banyak, dan Indonesia akan terus
terjebak dalam middle income trap
Ringkasan
Ekonom Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Samsul Arifin melihat ada empat
permasalahan nyata yang bisa terjadi apabila RUU Cipta Kerja tidak disahkan. Keempat hal
tersebut banyak berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia
secara keseluruhan.
INDONESIA HADAPI EMPAT MASALAH JIKA RUU CIPTA KERJA TIDAK DISAHKAN
Semarang, Ekonom Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Samsul Arifin melihat ada empat
permasalahan nyata yang bisa terjadi apabila RUU Cipta Kerja tidak disahkan. Keempat hal
tersebut banyak berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia
secara keseluruhan.
"Jika RUU Cipta Kerja ini tidak segera diberlakukan, ada empat permasalahan nyata yang bisa
terjadi. Lapangan kerja jelas akan pindah ke negara yang lebih kompetitif. Daya saing pekerja
kita akan relatif lebih rendah. Jumlah penduduk yang menganggur juga akan sangat banyak,
dan Indonesia akan terus terjebak dalam middle income trap," kata Samsul dalam diskusi
bertajuk "Solusi Bangkitkan Ekonomi di Pantura Pasca Pandemi", Selasa (1/9/2020).
Menurutnya, ada tujuan besar yang perlu dicapai Indonesia pada tahun 2045 dan ini harus
dilakukan dengan langkah-langkah kecil yang strategis. Regulasi dan perizinan harus
175
