Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan
kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah
corona (Covid-19).

PEMERINTAH TERBITKAN PP RELAKSASI IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49
Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada hari Senin (31/8/2020)
lalu. PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan
kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah
corona (Covid-19).

"PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi
nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," ujar Menaker Ida di Kemnaker, Jakarta,
Rabu (8/9/2020).

Menaker Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang
diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut.

Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan
kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan.
Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Kedua, keringanan
iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan.

Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap
bulan.

"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan
Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021, " katanya.

Untuk memperoleh relaksasi, Menaker Ida mengatakan berdasarkan pasal 13 ayat (1)
mensyaratkan pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang
mendaftar sebelum bulan Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah
melunasi iuran tersebut sampai bulan Juli 2020.

"Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk
memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan," katanya.

Menurut Menaker Ida, bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima
upah yang telah melunasi iuran JKK dan JKM di bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan
terdapat kelebihan, maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk
pembayaran iuran JKK dan iuran JKM berikutnya.

Menaker berharap PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan
jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam
memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam
penyebaran COVID-19.

"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam
bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan, " ujarnya.

105