Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Menaker Ida mengungkapkan, hasil survei online Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan
Litbang Ketenagakerjaan, Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020
menginformasikan bahwa pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan
di Indonesia.

Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya
berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan
pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran
program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan
sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. Di bidang kesehatan, Pemerintah
terus berupaya mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas.

"Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus
untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh," ujar Menaker Ida.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menambahkan bahwa relaksasi iuran ini
merupakan bentuk stimulus yang diberikan Pemerintah kepada Pemberi Kerja melengkapi
stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah Pekerja/Buruh.

"Kami menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim
usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemik dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional,"
ungkap Agus Susanto.
Tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kondisi finansial BPJS
Ketenagakerjaan, namun BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar
dapat membantu peserta dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi covid, melalui program
relaksasi iuran dari Pemerintah.
Wakil Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial APINDO, Dipa Susila, menyampaikan
terima kasih kepada pemerintah atas penerbitan PP ini. Dipa menyatakan, PP tersebut sangat
penting bagi para pengusaha dalam menjalankan usahannya.

"Relaksasi ini penting bagi kita agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik karena kalau
pengusaha atau perusahaan bisa berjalan dengan baik, tentuny bisa terhindar juga PHK atau
bertambahnya pengangguran," kata Dipa. Namun demikian, ia berharap pemerintah
mengeluarkan kebijakan relaksasi lain selain PP tersebut. Hal itu disebutnya supaya lebih dapat
mengurangi beban pengusaha dalam menjalankan usahanya.

106