Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 112
Judul Lindungi Pekerja, Presiden Terbitkan PP Relaksasi Iuran BPJS
Kesehatan
Nama Media suara.com
Newstrend Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/09/09/200324/lindungi-pekerja-
presiden-terbitkan-pp-relaksasi-iuran-bpjs-kesehatan
Jurnalis Fabiola Febrinastri
Tanggal 2020-09-09 20:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa
terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih, akibat pandemi Covid-19
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan
sosial ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial
ketenagakerjaan, maka hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan
tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat
memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana
operasional perusahaan
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya
dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan
pekerja/buruh
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik dan siap
menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi
pandemik dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional
positive - Dipa Susila (Wakil Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo) Relaksasi
ini penting bagi kita, agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik, karena kalau
pengusaha atau perusahaan bisa berjalan dengan baik, tentunya bisa menghindari PHK
(pemutusan hubungan kerja) atau bertambahnya pengangguran
Ringkasan
Untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan
penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Corona ( Covid-19 ),
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020
111
