Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Sambung dia menerangkan, kelonggaran batas waktu pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) yang semula
harus dibayar setiap tanggal 15, menjadi tanggal 30 di bulan berikutnya.

"Penundaan pembayaran untuk semua iurannya 99% dari kewajiban iuran tiap bulan. Ini untuk
memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan program
jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang pandemi," terang Ida.

Dia juga menyebutkan, PP ini baru diturunkan sekarang karena masa relaksasinya lebih panjang.
Jika dihitung-hitung, rencananya hanya diberikan selama 3 bulan, tetapi pelaksanaannya 6
bulan.
"Jadi maju tapi mundur, mundur tapi maju. Yang jelas, dengan adanya penyesuaian iuran ini,
hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial tetap dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang direlaksasi pembayarannya, manfaatnya tetap
sebagaimana biasanya," pungkas Ida.
Sebagai informasi keringanan iuran JKK diberikan sebesar 99%. Dengan demikian, iuran JKK
yang dibayar menjadi hanya 1%. Selanjutnya untuk keringanan iuran jaminan kematian juga
diberikan sebesar 99%, sehingga iuran jaminan kematian menjadi 1%. Untuk mendapatkan dua
keringanan iuran ini sejumlah syarat harus dipenuhi pemberi kerja.

Syarat tersebut antara lain pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima
upah yang terdaftar sebelum Agustus 2020 sudah melunasi iuran JKK dan JKM sampai dengan
Juli 2020.
Sementara itu, bagi peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah harus membayar
iuran JKK dan JKM untuk dua bulan pertama setelah terdaftar baru kemudian mendapatkan
fasilitas keringanan iuran sebagaimana diatur dalam PP No.49/2020. Dengan demikian fasilitas
keringanan iuran JKK dan JKM baru berlaku pada bulan ketiga.
Pemerintah mengatur penundaan pembayaran iuran diberikan setelah pemberi kerja memungut
1% iuran jaminan pensiun dari upah pekerja. Kemudian membayar dan menyetorkan iuran
jaminan pensiun yang menjadi kewajiban pemberi kerja sebesar 2% dari upah pekerja.

Sementara sisa 99% iuran jaminan pensiun sisanya bisa dilunasi secara langsung atau bertahap
yang dimulai paling lambat pada 15 Mei 2021 dan sisa iuran diselesaikan paling lambat pada 15
April 2022.

Periode relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui PP No.49/2020 ini berlaku pada iuran
Agustus 2020 sampai dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada Januari 2021.

(akr).

115