Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 114

pemberi  kerja  ini  akan  mempengaruhi  kepatuhan  dalam  pemenuhan  kewajiban,  yakni  iuran
              program jaminan sosial ketenagakerjaan.
              Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan
              sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. Di bidang kesehatan, pemerintah
              terus berupaya mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas.

              "Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus
              untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh," ujar Menaker.

              Sementara  itu,  Direktur  Utama  BPJS  Ketenagakerjaan,  Agus  Susanto,  menambahkan  bahwa
              relaksasi iuran ini merupakan bentuk stimulus yang diberikan Pemerintah kepada Pemberi Kerja
              melengkapi  stimulus  yang  telah  diberikan  kepada  pekerja  melalui  Bantuan  Subsidi  Upah
              Pekerja/Buruh.

              "Kami menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim
              usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemik dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional,"
              ungkap Agus Susanto.

              Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  kebijakan  ini  akan  berdampak  pada  kondisi  finansial  BPJS
              Ketenagakerjaan, namun BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar
              dapat  membantu  peserta  dalam  menghadapi  dampak  ekonomi  pandemi  Covid-19,  melalui
              program  relaksasi  iuran  dari  pemerintah.  Wakil  Ketua  Komite  Ketenagakerjaan  dan  Jaminan
              Sosial Apindo, Dipa Susila, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penerbitan PP
              ini.  Dipa  menyatakan,  PP  tersebut  sangat  penting  bagi  para  pengusaha  dalam  menjalankan
              usahannya.

              "Relaksasi ini penting bagi kita, agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik, karena
              kalau pengusaha atau perusahaan bisa berjalan dengan baik, tentunya bisa menghindari PHK
              (pemutusan hubungan kerja) atau bertambahnya pengangguran," kata Dipa.
              Namun  demikian,  ia  berharap  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  relaksasi  lain  selain  PP
              tersebut.  Hal  itu  disebutnya  supaya  lebih  dapat  mengurangi  beban  pengusaha  dalam
              menjalankan usahanya.


































                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119