Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Senin (31/8/2020).

LINDUNGI PEKERJA, PRESIDEN TERBITKAN PP RELAKSASI IURAN BPJS
KESEHATAN

Untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan
penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Corona ( Covid-19 ),
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020
tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Senin (31/8/2020). Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, PP ini diterbitkan bagi pemulihan ekonomi nasional.

"PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi
nasional pulih, akibat pandemi Covid-19," ujarnya, Jakarta, Rabu (8/9/2020).

Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan
melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan
kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran
jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30
bulan berikutnya. Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban
iuran setiap bulan. Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari
kewajiban setiap bulan.
"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan
Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021, " katanya.

Untuk memperoleh relaksasi, Menaker Ida mengatakan, berdasarkan pasal 13 ayat (1).
mensyaratkan pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang
mendaftar sebelum bulan Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah
melunasi iuran tersebut sampai bulan Juli 2020.

"Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, maka hak peserta untuk
memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan," katanya.

Menurut Ida, bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang
telah melunasi iuran JKK dan JKM di Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan,
maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan
iuran JKM berikutnya. Menaker berharap, PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh
pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja
dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan
selama bencana nonalam penyebaran Covid-19.

"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam
bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan, " ujarnya.

Ida mengungkapkan hasil survei online Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan Litbang
Ketenagakerjaan, Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020
menginformasikan bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan di
Indonesia. Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19
berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan

112