Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 121
"Hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaatnya tetap sebagaimana
biasanya ketika tidak ada relaksasi pembayaran iurannya," kata Menaker Ida dalam acara
sosialisasi relaksasi iuran di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Rabu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49
Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama
bencana non-alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pada Senin (31/8) pekan
lalu.
PP itu membuat terjadinya keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan iuran jaminan
kematian (JKM) sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. Selain itu, peserta dan
pemberi kerja juga dapat melakukan penundaan pembayaran sebagian iuran jaminan pensiun
(JP) sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan.
Ketentuan relaksasi tersebut dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan
Agustus 2020 sampai Januari 2021.
"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam
bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan, " kata Menaker Ida.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan
bahwa relaksasi iuran tersebut melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja
sebelumnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5
juta.
"Kami menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim
usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemi dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional,"
ujar Agus.
120
