Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 124
bulan bagi pekerja atau buruh yang bergaji di bawah Rp 5 juta dengan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) pajak perusahaan.
Berita terkait Tahap Dua Masih Proses, Kemnaker Proses Bantuan Pekerja Gelombang Ketiga
Masih Dikeluhkan, KPK Minta Kemensos Perbaiki Data Penerima Bansos Mensos Minta KPK
Dampingi Program Perlindungan Sosial Sebesar Rp 127 Triliun Hal itu disampaikan Wakil Ketua
KPK, Alexander Marwata, saat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menemui
pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Rabu (9/9).
"Nah tadi kita sampaikan, ini (SBU) harus dipadankan dengan surat pemberitahuan tahunan,
yaitu dokumen pajak. Apakah benar laporan pajak oleh perusahaan itu upahnya di bawah Rp 5
juta. Ini tadi kita sampaikan supaya data itu dipadankan," ujar Alex saat konferensi pers di
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).
Karena, kata Alex, penerima bantuan tersebut diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan. Di mana
data tersebut berasal dari perusahaan yang melaporkan pekerjanya kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
Tahap Dua Masih Proses, Kemnaker Proses Bantuan Pekerja Gelombang Ketiga "Setiap
perusahaan harus melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, jadi basisnya dari sana. Apakah
itu pasti valid mereka yang terdata sebanyak 15 juta itu upahnya di bawah Rp 5 juta?" kata Alex.
EDITOR: AGUS DWI Tag: KPK KEMENAKER SUBSIDI BIAYA UPAH ALEX MARWATA .
123
