Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 123
Judul KPK Minta Data Penerima SBU Dipadankan Dengan SPT Pajak Yang
Dilaporkan Perusahaan
Nama Media rmol.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2020/09/09/451581/kpk-minta-data-
penerima-sbu-dipadankan-dengan-spt-pajak-yang-dilaporkan-
perusahaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-09 19:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Nah tadi kita sampaikan, ini (SBU) harus
dipadankan dengan surat pemberitahuan tahunan, yaitu dokumen pajak. Apakah benar laporan
pajak oleh perusahaan itu upahnya di bawah Rp 5 juta. Ini tadi kita sampaikan supaya data itu
dipadankan
neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Setiap perusahaan harus melaporkan kepada
BPJS Ketenagakerjaan, jadi basisnya dari sana. Apakah itu pasti valid mereka yang terdata
sebanyak 15 juta itu upahnya di bawah Rp 5 juta?
Ringkasan
KPK Minta Data Penerima SBU Dipadankan Dengan SPT Pajak Yang Dilaporkan Perusahaan
Laporan: Jamaludin Akmal Rabu, 09 September 2020, 15:49 WIB KPK meminta Kemenaker
memadankan data SBU yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan SPT yang dilaporkan
perusahaan/Repro Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima Subsidi Biaya Upah (SBU) Rp 600 ribu per
bulan bagi pekerja atau buruh yang bergaji di bawah Rp 5 juta dengan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) pajak perusahaan.
KPK MINTA DATA PENERIMA SBU DIPADANKAN DENGAN SPT PAJAK YANG
DILAPORKAN PERUSAHAAN
KPK Minta Data Penerima SBU Dipadankan Dengan SPT Pajak Yang Dilaporkan Perusahaan
Laporan: Jamaludin Akmal Rabu, 09 September 2020, 15:49 WIB KPK meminta Kemenaker
memadankan data SBU yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan SPT yang dilaporkan
perusahaan/Repro Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima Subsidi Biaya Upah (SBU) Rp 600 ribu per
122
